Ada lima pembahasan Bupati Kasmarni dalam rakor bersama Gubernur

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Kamis(30/6) yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia John Wempi Wetipo serta Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) RI Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.

Dalam rakor tersebut Kasmarni membahas lima poin penting yang mempunyai arti sangat penting dan strategis yang diharapkan nantinya menjadi sinergitas dalam hubungan kerjasama.

"Di sini kita membahas 5 poin penting, yang mana juga terlibatlangsung dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang harus kita pahami, cari jalan keluarnya serta lakukan pembaharuan yang lebih baik," ujar Kasmarni.

Bupati perempuan pertama di Riau ini berharap hasil dari pertemuan ini juga mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi masing-masing daerah.

"Peningkatan pergerakan ekonomi dibutuhkan saat ini guna memulihkan ekonomi daerah pasca dilandanya COVID-19, maka jelas besar harapan kita di sisi ekonomi dapat berdampak positif pula," kata Kasmarni.

Bupati Kasmarni menegaskan siap menjalankan kesepakatan yang ditetapkan dalam rapat tersebut, dimana diyakini Kasmarni merupakan langkah strategis demi pulau Sumatera termasuk Negeri Junjungan yang lebih baik.

Adapun 5 poin tersebut yakni pertama soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatera. Kemudian, juga membahas terkait kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri.

Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antar provinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatera.

Kelima, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi serta pengelolaan gambut.