Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun pra sekolah sebagai fondasi penting perkembangan anak.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat membuka Sosialisasi Penguatan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Ballroom Afifa, Jalan Banglas, Sabtu (15/11/2025). Kegiatan ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Meranti.
Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti, Tunjiarto, memaparkan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi fokus Pemkab Meranti. Ia menjelaskan bahwa meski program wajib belajar dari PAUD hingga SMA telah lama dicanangkan, implementasi penuh masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pengawas sekolah. Saat ini, Meranti hanya memiliki dua pengawas untuk 213 sekolah. Penambahan formasi baru akan diprioritaskan setelah regulasi turunan diterbitkan.
Selain itu, masih banyak kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Untuk memperkuat tata kelola pendidikan, pada awal Desember nanti sebanyak 16 kepala sekolah akan resmi dilantik. Pergantian ini dilakukan sesuai Permendikdas Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur bahwa kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode wajib diganti.
Tunjiarto juga menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Tantangan terbesar terjadi di wilayah pesisir, di mana pemenuhan syarat golongan 3C dan sertifikasi guru sulit dilakukan, sehingga beberapa sekolah masih belum memiliki kepala sekolah definitif.
Untuk memastikan pendidikan usia dini berjalan optimal, Pemkab Meranti bekerja sama dengan Institut Pendidikan Aisyiyah dalam meningkatkan kualifikasi guru PAUD. Saat ini, 35 guru PAUD sedang menempuh pendidikan S1, sebagai bagian dari langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM pendidikan.
Tidak hanya itu, sebanyak 18 sekolah—termasuk dua SMA—telah menerima bantuan revitalisasi dari kementerian. Seluruh program berjalan baik tanpa keluhan dari masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan terus mendorong peningkatan kepedulian guru terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan pengelolaan ruang hijau, sebagai upaya mewujudkan ekosistem belajar yang nyaman dan sehat.
Bunda PAUD Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, turut menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan PAUD dalam mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun. Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan di seluruh wilayah menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini.
“PAUD adalah fondasi Merdeka Belajar. Dari sinilah karakter dan kecerdasan anak dibentuk," jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui Program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) yang melibatkan pemerintah desa, PKK, Posyandu, dan lembaga PAUD.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menekankan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun merupakan kebijakan strategis nasional yang memberi kesempatan luas bagi seluruh anak Meranti memperoleh pendidikan bermutu sejak usia dini.
“Usia pra sekolah adalah golden age—fase emas perkembangan anak. Ini adalah fondasi utama pembentukan kognitif, sosial, emosional, dan karakter mereka,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Meranti akan terus memperluas akses pendidikan inklusif, memastikan transisi PAUD ke SD berlangsung menyenangkan, serta menjamin tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam hak pendidikannya.
Bupati juga meminta Dinas Pendidikan menyusun skema beasiswa atau program khusus untuk memastikan seluruh guru PAUD dapat memenuhi kualifikasi minimal S1.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Sriyana Muzamil, jajaran Dinas Pendidikan, serta para tamu undangan, dan menjadi bukti kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan dunia pendidikan Kepulauan Meranti.(Adv)
