Ketua MPR Bambang Soesatyo dukung gagasan program wajib belajar sampai perguruan tinggi

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, MPR

Ketua MPR Bambang Soesatyo dukung gagasan program wajib belajar sampai perguruan tinggi

Tangkapan layar - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam pembukaan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/6/2021). (ANTARA/Indriani/aa.)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung gagasan Universitas Terbuka (UT) yang mendorong agar Indonesia tidak hanya memiliki Program Wajib Belajar 12 Tahun, melainkan ditingkatkan menjadi wajib belajar hingga perguruan tinggi.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis, mengatakan wajinb belajar hingga perguruan tinggi itu sebagai bentuk implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita Proklamasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi, sekaligus mengimplementasikan nilai sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR RI ajak swasta dukung target herd immunity dan pemulihan ekonomi nasional

"Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat per tahunnya, dari sekitar 2 juta sampai 3 juta lulusan SMA dan SMK, hanya sekitar 38 persen atau sekitar 4.700 siswa yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," kata dia

Padahal, kata Bamsoet lagi, Indonesia saat ini dalam periode menyongsong puncak bonus demografi.

"Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas menjadi tumpuan bagi suksesnya pembangunan nasional," kata Bamsoet membuka rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021.

Ketua DPR RI ke-20 yang juga alumni UT ini menjelaskan, pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, sebagaimana telah dirintis dan terus dilakukan oleh Universitas Terbuka.

Menurutnya hal itu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan telah menjalin kerja sama dengan KBRI di 42 negara untuk memfasilitasi layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang tinggal/bekerja di luar negeri.

Dia mengatakan tidak heran jika saat ini UT memiliki mahasiswa aktif lebih dari 312 ribu, dan telah melahirkan 1,8 juta alumni.

Bamsoet menjelaskan, laporan perusahaan media asal Inggris (We Are Social) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2021 mencapai 202,6 juta, dengan tingkat penetrasi 73,7 persen.

"Artinya, di masa pandemi COVID-19 maupun ke depannya, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi menjadi solusi yang rasional dalam meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi," ujar Bamsoet.

Menurutnya, platform pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi pada akhirnya juga akan mengantarkan lahirnya komunitas virtual dalam dunia pendidikan, yang akan saling berinteraksi dan terkoneksi satu sama lain hingga terbentuk suatu ekosistem pembelajaran digital dengan berbagai tuntutan dan konsekuensi.

Hal itu antara lain, adaptasi dan peningkatan literasi teknologi, kompetensi dan kreativitas tenaga pendidik untuk menghadirkan materi pembelajaran yang menarik interaktif, serta kemandirian dan kedewasaan peserta didik dalam proses pembelajaran.

"Adaptasi dan inovasi menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan tinggi di masa depan yang masih bersifat imajiner," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan kandidat doktor hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) itu pula.

Bamsoet melanjutkan, hal itu menurut Richard Riley (Menteri Pendidikan Amerika Serikat pada era Bill Clinton), digambarkan dengan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi bidang kerja yang belum tercipta, dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan, dan merumuskan solusi dari masalah yang belum diketahui.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut mengatakan seberapa pun kuatnya peran adopsi teknologi, tidak boleh memarginalkan peran dan kontribusi manusia (human factor). Terutama, kata dia, dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Kemajuan teknologi informasi yang berpadu dengan arus globalisasi, menurutnya lagi, akan sangat berpengaruh pada pergeseran nilai dan norma sosial.

"Bila tidak waspada, nilai-nilai asing yang terbawa arus globalisasi tersebut pada akhirnya akan dapat merongrong jati diri, tradisi, budaya, moralitas serta nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi muda bangsa," ujar Bamsoet lagi.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) tersebut menekankan, atas dasar itulah dalam rangkaian Dies Natalis ke-37, Universitas Terbuka bersama MPR RI serta ESQ Leadership Training Center akan menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada ratusan ribu sivitas akademika Universitas Terbuka.

Sosialisasi 4 pilar yang memecahkan rekor MURI dengan peserta terbanyak, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, maupun dari luar negeri.

"Empat Pilar MPR tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa," ujarnya lagi.

Pada pembukaan rangkaian Dies Natalis ke-37 sekaligus Diskusi Ilmiah, Pekan Olahraga dan Seni Nasional Universitas Terbuka Tahun 2021 itu, turut hadir jajaran rektorat Universitas Terbuka.

Hadir secara virtual, antara lain Bupati Bireuen Muzakkar A Gani, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Lalu Ali Wira, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra Bambang Basuki serta ratusan ribu mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Terbuka yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sorong, Manado, Batam maupun sivitas Universitas Terbuka dari luar negeri semisal Hong Kong.

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo tegaskan urgensi keberadaan Pendidikan Pancasila

Baca juga: Bamsoet: TNI senantiasa jadi penjaga kedaulatan ideologi Pancasila