Bupati Kampar berupaya selesaikan konflik lahan sawit di Terantang

id Terantang,konflik lahan sawit,konflik lahan

Bupati Kampar berupaya selesaikan konflik lahan sawit di Terantang

Penjabat Bupati Kampar Kamsol saat menjenguk warga Desa Terantang yang kontak fisik malam tadi. (ANTARA/dok)

Kampar (ANTARA) - Penjabat Bupati Kampar Kamsol menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi masalah lahan dan koperasi sawit di Desa Terantang, Kecamatan Tambang, yang menyebabkan kericuhan di masyarakat.

Hal itu disampaikannya di sela penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin

Sebelumnya anggota DPRD Kampar Yuli Akmal yang merupakan wakil rakyat dapil Tambang ini menyampaikan persoalan Terantang agar dapat diselesaikan dengan baik dan supaya pemerintah dapat melibatkan DPRD.

Dia menceritakan keributan terjadi di tengah-tengah masyarakat antar dualisme kepengurusan koperasi itu hingga terjadi bentrok dan beberapa warga ada yang dipukul.

"Tadi malam saya sudah turun ke lokasi dan berbicara langsung dengan masyarakat bagaimana mencari jalan keluarnya, saya langsung telepon Dandim yang masih berada di lokasi begitu juga Kapolres Kampar," kata Kamsol.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil itu dilakukan bersama, sosialisasikan bersama, setelah itu apa keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan bersama agar jangan ada dusta diantara kita, itulah inti dari semuanya.

Baca juga: Konflik lahan sawit di Kampar, puluhan warga diserang pria tak dikenal dengan samurai dan pentungan

Ia menyebutkan bahwa persoalan ini masih di Mahkamah Agung dan kapan waktunya tidak bisa diprediksi kapan bisa diselesaikan

"Saat ini kita hanya berupaya bagaimana bisa menstabilkan kondisi di tengah masyarakat dan meminta masyarakat tetap tenang di rumah sambil kita mencari keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah ini dengan baik," terangnya.

Kamsol meminta kepada masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.

"Status quokan dulu lokasi ini, serahkan pengelolanya kepada pemerintah nanti bersama dengan PTPN," ujarnya.

Dia katakan tidak ada gunanya beradu di lapangan, menang jadi abu kalah jadi arang, mari kita selesaikan dengan baik Sesuai dengan adat kita Tali Bapilin Tigo tigo Tungku sajoangan dengan melibatkan ninik mamak, tokoh masyarakat, pemerintah dan Forkopimda.

Selaku pemerintah berharap segera tuntaskan karena ini mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat itu. Kita tidak ingin ini berlarut-larut.

"Saya dapat laporan ada riak-riak mulai sore kemarin, lalu saya telepon Kapolres dan Polres sudah mengamankan 17 orang pelaku untuk di proses secara hukum," kata dia.

Kamsol juga turun langsung bertemu masyarakat sekitar pukul 22.00 WIB dan telah bertemu serta berdialog dengan masyarakat disana agar dapat tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Terhadap persoalan ini Kamsol juga sudah menyampaikan kepada Kapolda, Kejati dan Kejari agar dapat dilaksanakan proses hukumnya dan jika perlu di audit tentang anggarannya sudah dimintakan kepada Kepala Dinas Koperasi untuk menyelesaikannya.

Baca juga: DPRD Riau rampungkan 17 rekomendasi penyelesaian konflik lahan

Baca juga: Pansus Konflik Lahan DPRD Riau panggil 19 perusahaan