Pekanbaru (ANTARA) - Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat dan Perusahaan DPRD Riau secara maraton melakukan pemanggilan terhadap 19 perusahaan terlapor untuk dimintai keterangan soal aduan masyarakat.
Untuk memperkuat analisa hukum tersebut, pansus juga menghadirkan pihak pemerintah, instansi terkait dan pelapor yang merupakan masyarakat
Ketua Pansus Penyelesaian Konflik Lahan Marwan Yohanis di Pekanbaru, Selasa, mengatakan pansus optimis dapat bekerja sesuai target yang ditetapkan yakni selama enam bulan. Diperkirakan pansus akan mengeluarkan rekomendasi pada April mendatang. Rekomendasi pansus terhadap perusahaan akan dikeluarkan berdasarkan analisa hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan didukung dengan bukti dan payung hukum yang berlaku.
"InsyaAllah target kerja pansus berakhir pada April. Sebelum rekomendasi dikeluarkan kami akan berkonsultasi dulu ke instansi terkait jika itu berkaitan dengan HGU akan dikonsultasikan ke BPN, jika berkaitan dengan pelepasan kawasan maka ke KemenLHK," kata Marwan.
Dia menambahkan, tahapan kerja pansus yang juga tidak kalah penting yakni melakukan studi kasus ke wilayah yang sudah berhasil menangani konflik. Pansus akan mempelajari apa saja pendekatan yang dilakukan untuk mengurai kisruh masyarakat dengan perusahaan terkait polemik lahan itu.
"Kami akan pelajari apakah mereka menggunakan hukum positif atau pendekatan lainnya. Kalau hukum positif belum ada masyarakat yang menang sejauh ini. Makanya ini yang coba kita pelajari," kata Marwan.
Marwan mengatakan saat mendalami konflik lahan, masyarakat memiliki tuntutan yang beragam sehingga penyelesaiannya juga memerlukan metode yang berbeda-beda. Salah satunya, terkait aduan Masyarakat Maredan, Kabupaten Siak yang meminta agar perusahaan merealisasikan UU nomor 39 tahun 2014 yang mengatur pola KKPA. Dimana porsi kemitraan dengan masyarakat yakni seluas 20 persen dari luasan areal HGU.
Kemudian masyarakat juga menuntut soal uang sagu hati yang dijanjikan perusahaan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Sekitar 30 persen masyarakat belum mendapatkan uang ganti rugi itu. "Tinggal 30 persen belum dapatkan proses ganti dan besarannya juga tidak besar. Ini yang kita sampaikan ke perusahaan. Kita mendorong sebelum April selesai," kata Marwan.
Berita Lainnya
DPRD Riau minta Disdik antisipasi calon siswa "titipan" saat PPDB
02 May 2024 18:33 WIB
Suara NasDem Riau naik 105 persen, rebut dua kursi pimpinan DPRD kabupaten
08 April 2024 21:31 WIB
Repol : Bulan puasa tak jadi penghalang tampung aspirasi rakyat
30 March 2024 10:35 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB