Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta pemerintah daerah setempat untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng di daerah ini.
"Hampir satu pekan minyak goreng menghilang dari Bandarlampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung," kata Ade, di Bandarlampung, Kamis.
Menurutnya, pemda melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.
Baca juga: Revisi perda pajak rampung, Bea balik nama gratis segera berlaku
"Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID," ujar Ade lagi.
Ia mengharapkan, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.
"Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung, mencapai 1,01 juta jiwa," kata Ade.
Dia menambahkan kelangkaan minyak goreng tak hanya dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca juga: Investasi bodong menjamur, legislator minta OJK edukasi masyarakat
Ade mencontohkan Lampung sebagai sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang.
Hal itu, ujar dia lagi, disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu menyebutkan kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah.
"Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus COVID- 19 varian Omicron, lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan retail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas di masyarakat," kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ini pula.
Baca juga: DPRD Riau desak pemenang lelang cepat laksanakan hibah sapi ke masyarakat
Menurutnya, tidak saja kondisi itu akan mengerek harga sembako yang lain sehingga terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng di pasaran akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti perajin keripik pisang.
“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekadar rutinitas temporal, di saat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang disinyalir melakukan penimbunan. Seharusnya lebih dari itu," kata Ade Utami Ibnu pula.
Baca juga: DPRD Riau lirik potensi retribusi sebagai sumber pendapatan daerah
Anggota DPRD Lampung minta pemda menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng
Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS Ade Utami Ibnu. (ANTARA/HO.)
