Evaluasi tenaga honorer, Pemda Meranti prioritaskan untuk guru

id Evaluasi tenaga honorer,Pemda Meranti,Honorer dirumahkan

Evaluasi tenaga honorer, Pemda Meranti prioritaskan untuk guru

Pj Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto. (ANTARA/Rahmat Santoso)

Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan memprioritaskan evaluasi terhadap guru honor terlebih dahulu dalam 15 hari ke depan.

Langkah ini dilakukan karena mempertimbangkan guru PNS yang keteteran dalam melaksanakan proses mengajar di sekolah. Khususnya sekolah yang mengalami keterbatasan PNS akibat seluruh guru honorer yang dirumahkan sementara.

Pj Sekda Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto mengatakan, Pemda akan segera menuntaskan proses evaluasi tersebut.

Menurut dia, beberapa sekolah yang guru PNS nya terbatas sangat kesulitan dalam mengajar siswa.

Target evaluasi, kata Bambang, akan selesai dilakukan secara menyeluruh selama 15 hari.

"Namun karena persoalan guru sangat urgen dalam memberikan pendidikan kepada siswa, maka akan didahulukan. Target kita, sesuai dengan arahan Pak Bupati khusus guru bisa selesai evaluasinya dalam 10 hari," kata Bambang kepada wartawan, Kamis.

Oleh karena itu, Bambang telah memerintahkan kepada Disdikbud untuk melakukan mapping (pemetaan) ke seluruh sekolah terhadap kondisi sebenarnya. Sehingga dapat diketahui, urgensinya untuk diprioritaskan dalam proses evaluasi ini.

"Kita mau tau gambaran sebenarnya. Makanya saya sudah perintahkan Kepala Disdikbud untuk segera turun ke seluruh sekolah. Agar persoalan sebenarnya bisa kita ketahui," sebut Bambang yang juga penanggung jawab dalam Tim Evaluasi Tenaga non PNS Pemkab Meranti.

Dengan begitu, Kepala BKD Kepulauan Meranti juga mengaku akan dapat mengetahui secara pasti soal penumpukan guru PNS di seluruh wilayah Meranti. Artinya dari kondisi dan data yang didapat, bisa menjadi dasar untuk dilakukan pemerataan guru di Meranti.

Sementara untuk proses evaluasi honorer di sektor lainnya tengah dilakukan. Pj Sekda belum bisa memastikan berapa kebutuhan sebenarnya terhadap honorer di setiap OPD nantinya, karena masih dilakukan penghitungan riil.

"Kita belum bisa mengetahui berapa kebutuhan tenaga non PNS ini untuk mengisi dan membantu OPD dalam menjalankan fungsi dan perannya. Jadi, kita tunggu saja," tutupnya.