Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan kondisi kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tidak akan selesai hanya dengan pemberian bantuan sosial (bansos).
"Upaya pemberdayaan ekonomi juga harus ikut digerakkan dalam upaya penyelesaian kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah," kata Wapres Ma’ruf saat memberikan sambutan di acara Halal Trade Forum di Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Jumat.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin sebut pemberdayaan UMKM upaya untuk menghilangkan kemiskinan
Menurut Ma’ruf Amin, tidak akan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Akan tetapi, harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan kondisi miskin dan miskin ekstrem tersebut, lanjut Wapres, perlu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
"Di sinilah peran penting UMKM yang selama ini telah berperan menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata Ma’ruf Amin dari kediaman resmi wapres di Jakarta.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin sebut dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem
Terkait dengan penyelesaian kemiskinan ekstrem, Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang 35 kabupatennya menjadi daerah prioritas dalam pencapaian angka miskin esktrem nol persen di akhir 2021.
Ketujuh provinsi tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Setiap provinsi terdapat lima kabupaten prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem.
Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait.
Baca juga: Wapres minta konsolidasi data kemiskinan ekstrem sebagai dampak pandemi COVID-19
"Saya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif," katanya.
Seluruh kebijakan dalam rangka penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut, kata Wapres, harus utuh dan tidak terpisahkan secara sektoral sehingga target miskin ekstrem nol persen dapat tercapai.
Baca juga: Langkah strategis Kemnaker dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim
"Serta harus memberikan peran kepada para pemangku kepentingan dan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah," ujar Wapres.
Sebagai informasi, angka kemiskinan ekstrem secara nasional di Indonesia mencapai 10,86 juta dan jumlah tersebut ditargetkan akan menjadi nol persen pada tahun 2024.
Sementara itu, hingga akhir 2021, Pemerintah menargetkan akan menyelesaikan 2.096.771 jiwa miskin ekstrem di 35 kabupaten daerah prioritas.
Baca juga: Kemendes rencana pilot project SDGs desa tanpa kemiskinan di Kepulauan Metanti
Berita Lainnya
UNIFIL berduka atas tewasnya petugas penjaga perdamaian akibat tabrakan di Lebanon
16 November 2024 16:25 WIB
Indonesia mulai integrasikan bioenergi dan CCS guna kurangi emisi karbon
16 November 2024 16:10 WIB
Presiden China Xi Jinping ajak anggota APEC promosikan ekonomi inklusif
16 November 2024 15:57 WIB
Mike Tyson kalah dari Paul Jake dalam pertarungan selama delapan ronde
16 November 2024 15:49 WIB
BPBD DKI sebut genangan banjir rob di Jakarta Utara mulai berangsur turun
16 November 2024 15:25 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani lelang 1 ton sapi untuk disumbangkan korban Gunung Lewotobi
16 November 2024 15:10 WIB
Presiden Prabowo: APEC harus jadi model solidaritas dan kolaborasi Asia Pasifik
16 November 2024 14:49 WIB
Nelayan di Flores Timur NTT mulai lakukan aktivitas memancing
16 November 2024 14:01 WIB