Kemendes rencana pilot project SDGs desa tanpa kemiskinan di Kepulauan Metanti

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) merencanakan untuk melakukan proyek percontohan SustainableDdevelopmentGoals (SDGs) desa tanpa kemiskinan di Kabupaten Meranti.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan Kemendes PDTT akan memetakan desa-desa yang bisa dijadikan pilot project di Kabupaten Meranti.

Salah satunya di Kecamatan Pulau Merbau yang rencananya akan dijadikan sebagai pilot project untuk salah satu arah tujuan yang terdapat dalam SDGs Desa yakni desa tanpa kemiskinan.

"Kita akan lakukan pemetaan terlebih dahulu, arahnya mau dibawa kemana desa-desa yang ada di Kabupaten Meranti," ujarnya.

Ia menyampaikan Kemendes PDTT siap mendorong agar desa-desa menjadi lebih maju dan membawa keberhasilan Kabupaten Meranti terlepas dari kemiskinan.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil mengharapkan adanya pembangunan dan pengembangan di daerahnya yang telah ditetapkan sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Kabupaten Meranti memiliki angka kemiskinan sekitar 25,28 persen tahun 2020 sehingga daerahnya menjadi salah satu termiskin di Provinsi Riau. Selain itu angka pertumbuhan ekonomi juga relatif rendah sekitar 1,15 persen dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan di atas rata-rata Provinsi Riau yaitu di angka 7,94 persen.

"Permasalahan di daerah kami di antaranya koneksivitas infrastruktur yang masih memprihatinkan, rendahnya kualitas SDM dan kualitas kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, ketersediaan air bersih, digitalisasi pelayanan publik, abrasi dan kebakaran hutan dan lahan," kata Muhammad Adil dalam kunjungannya ke kantor Kemendes PDTT.

Namun demikian, ia akan berupaya menyelesaikan permasalahan itu dengan menjalankan visi dan misi serta program strategis yakni Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau yang dijabarkan menjadi tujuh program strategis.

Tujuh program strategis itu, yakni pertama membangun infrastruktur dasar dengan membangun jalan penghubung dari desa kecamatan hingga kabupaten.

Kedua, meningkatkan dan memeratakan kualitas dan kuantitas SDM melalui program Beasiswa S1 sampai S3. Ketiga, menjadikan RSUD Meranti sebagai rumah sakit rujukan.

Baca juga: Tagih janji Jokowi, Bupati Meranti sambangi Kemendes RI

Keempat, menciptakan ribuan usahawan, kelima menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas. Keenam pelayanan administrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat. Ketujuh, program Keluarga Harapan bagi masyarakat kurang mampu di Kepulauan Meranti.

"Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah kami tidak akan mampu bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dan dukungan semua pihak, agar proses pembangunan berjalan sesuai target. Oleh karena itu, kami mohon arahan dan dukungannya agar rencana agenda pembangunan di kabupaten kami bisa terwujud. Apalagi, daerah kami menjadi daerah termiskin di Sumatera," kata Adil.

Diakuinya, saat ini mata pencaharian masyarakat didominasi dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta bekerja sebagai TKI.

"Terutama dari karet. Kita berharap adanya bantuan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa menampung karet dari petani. Karena karet sudah tersebar diseluruh desa. BUMDes ini nantinya akan memutus mata rantai tengkulak dan petani sangat diuntungkan dengan mendapatkan harga yang lebih baik," kata Adil.

Baca juga: Sesuai arahan KPK, kendaraan dinas Meranti ditertibkan