Tagih janji Jokowi, Bupati Meranti sambangi Kemendes RI

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyambangi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa, untuk mengejar dana APBN guna menggesa pembangunan daerah.

Ia menyadari, untuk membangun Meranti tak cukup hanya dengan mengandalkanAPBD. Untuk itu, Pemerintah setempat harus berupaya keras mencari dukungan APBN yang masih mengendap di pusat agar Meranti mampu menjadi kabupaten yang maju.

Bupati Adil didampingi anggota DPR RI Dapil Riau Abdul Wahid, Sekda Kepulauan Meranti Dr Kamsol, Kepala BappedaMardiansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, Kabid Bina Marga Fajar Triasmoko.

Kunjungan Bupati sekaligus menagih janji Presiden Jokowi yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.

Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Nasional, sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan nasional.

Dalam kunjungannya ke Kemendes di Jakarta,Bupati Adil dan rombongan disambut langsung oleh Menteri Abdul Halim Iskandar dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Ir Harlina Sulistyorini MSi, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Disana dipaparkan beberapa program strategis yang akan dilaksanakan di Meranti sesuai dengan 7 program prioritas, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN.

Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah, pemerintah sedang konsen dalam mewujudkan pembangunan di bidang penyediaan infrastruktur dasar air bersih, penghubung jalan dan jembatan, peningkatan kualitas SDM, hingga mengatasi masalah abrasi dan karhutla yang tiap tahun terjadi.

"Masalah abrasidi Meranti ini cukup sangat serius karena akan mengancam batas wilayah NKRI. Dimana setiap tahunnya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus tergerus akibat dihantam ombak lautan," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Adil berharap Kemendes dapat mendukung pembangunan di Meranti dengan memasukan sebagai objek kegiatan strategis Kemendes seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Perhatian khusus dari pemerintah pusat sangat diharapkan, mengingat banyak desa di Meranti juga terletak di lokasi prioritas (lokpri) daerah perbatasan. "Kantong-kantong kemiskinan kita terletak di desa yang notabenenya daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga," katanya.

Apalagi Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar, dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia. Menurutnya sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kemendes dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap mantan Legislatif Provinsi Riau itu.

Pemaparan dari Bupati mendapat tanggapan positif oleh Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar. Pihaknya berjanji akan berusaha mendukung pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.

"Saya akan instruksikan Dirjen kita untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut. Ini harus terus dikomunikasikan supaya dibuat kajian yang benar untuk mendukung program pilot project pembangunan di Meranti," ungkapnya.