Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres meminta jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan konsolidasi data masyarakat miskin ekstrem sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
"Yang diminta oleh Wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data, karena banyak sekali data (kemiskinan) masih perlu dikonsolidasi, perlu di-update," kata Masduki di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Ma'ruf Amin ingatkan MUI untuk jaga persatuan dengan ormas Islam
Data masyarakat miskin tersebut, tambah Masduki, pasti mengalami pembaruan di kondisi krisis pandemi COVID-19 karena ada masyarakat miskin baru.
"Sekarang akibat pandemi itu, banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami atau istri itu akan menjadi miskin, apalagi anak-anak, anak yatim juga makin banyak. Nah, ini harus dikonsolidasi," paparnya.
Secara khusus Wapres meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar rumah tangga dengan kondisi miskin ekstrem.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin ingatkan kerja kolaboratif jadi kunci capai target penurunan "stunting"
"Jadi Mensos diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan DTKS, data yang memang sasarannya itu adalah menyasar ke rumah tangga," tuturnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wapres Ma’ruf secara virtual, Rabu (25/8), Wapres menekankan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta MPR tak terdisrupsi konflik kepentingan, politik praktis
Target Pemerintah tersebut lebih cepat dari target global yang berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem pada 2030 berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta ulama berperan cegah "distrust" rakyat kepada Pemerintah
Berita Lainnya
Menag akan batasi perjalanan dinas seluruh jajarannya
15 November 2024 17:12 WIB
PLN dorong mahasiswa perguruan tinggi di Riau berinovasi kembangkan teknologi kendaraan listrik
15 November 2024 16:49 WIB
Rasa autentik rempah khas Indonesia di Vientiane, Laos
15 November 2024 16:15 WIB
Presiden Prabowo sampaikan tekad Indonesia lakukan hilirisasi sumber daya
15 November 2024 15:25 WIB
Reses DPD RI ke Riau, harapkan BRK Syariah terus berkontribusi bagi masyarakat
15 November 2024 14:58 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, 29.323 penumpang di Soetta batal terbang
15 November 2024 14:42 WIB
PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah agar buat kebijakan pro daya beli
15 November 2024 14:16 WIB
Dekranasda Riau gelar lomba motif tenun dan batik khas Riau, ini pesan Zuliana Rahman Hadi
15 November 2024 14:10 WIB