Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan Wapres meminta jajaran menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan konsolidasi data masyarakat miskin ekstrem sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
"Yang diminta oleh Wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data, karena banyak sekali data (kemiskinan) masih perlu dikonsolidasi, perlu di-update," kata Masduki di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Ma'ruf Amin ingatkan MUI untuk jaga persatuan dengan ormas Islam
Data masyarakat miskin tersebut, tambah Masduki, pasti mengalami pembaruan di kondisi krisis pandemi COVID-19 karena ada masyarakat miskin baru.
"Sekarang akibat pandemi itu, banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami atau istri itu akan menjadi miskin, apalagi anak-anak, anak yatim juga makin banyak. Nah, ini harus dikonsolidasi," paparnya.
Secara khusus Wapres meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar rumah tangga dengan kondisi miskin ekstrem.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin ingatkan kerja kolaboratif jadi kunci capai target penurunan "stunting"
"Jadi Mensos diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan DTKS, data yang memang sasarannya itu adalah menyasar ke rumah tangga," tuturnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wapres Ma’ruf secara virtual, Rabu (25/8), Wapres menekankan upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta MPR tak terdisrupsi konflik kepentingan, politik praktis
Target Pemerintah tersebut lebih cepat dari target global yang berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem pada 2030 berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," ujar Wapres.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta ulama berperan cegah "distrust" rakyat kepada Pemerintah
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB