Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai upaya untuk mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah setempat.
Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan dihadiri langsung Kepala Dinkes Riau Mimi Nazir di Ruang rapat Komisi V DPRD Riau, Kamis. DPRD Riau mencecar Dinkes Riau sebagai leading sector penanganan COVID-19 dengan sejumlah pertanyaan terkait rendahnya capaian vaksinasi.
Dari target 4.475.860 orang, persentase masyarakat yang mendapat dosis vaksin pertama baru sekitar 25 persen, sedangkan untuk vaksin yang tuntas yakni vaksin dosis kedua di angka 16,6 persen.
"Kita tertinggal jauh sekali soal capaian vaksin ini. Ada di urutan ke 20, DKI Jakarta nomor satu, Bali di urutan ke dua. Bahkan Kepri saja diurutan ke tiga. Kalau kendalanya ada pada terbatasnya stok vaksin, ayo sama-sama kita kejar ke pusat. Jangan hanya menunggu. Kita harus jemput bola," ucap Agung Nugroho.
Kata Agung, animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi ini sangat tinggi. Bahkan ada yang sudah disuntikkan dosis pertama namun harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapat dosis ke dua.
"Ini yang kita sayangkan. Padahal masyarakat ini sudah antusias untuk ikut vaksin. Malah menunggu dosis kedua sampai tiga bulan. Bagaimana efektivitasnya?," ucap Agung.
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati, dibutuhkan strategi untuk memaksimalkan target vaksinasi ini. Selain persoalan alokasi vaksin yang masih minim dari pemerintah pusat. Permasalahan distribusi vaksin di kabupaten/kota juga mendapat sorotan.
"Salah satu yang menghambat realisasi vaksinasi di provinsi Riau, terkaitdistribusinya. Misalnya yang dikirim itu 1000 dosis, 500 vaksin digunakan selebihnya malah disimpan. Kemudian soal ketersediaan vaksin ini, karena pemerintah pusat masih mengirimkan sedikit. Ini yang sedang kita bahas. Bagaimana ini harus digesa secepatnya," ucap Ade Hartati.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Nazir menyebutkan telah mengupayakan agar ketersediaan vaksin di Riau sesuai dengan target. Namun, kebijakan pendistribusian tetap berada di tangan pemerintah pusat.
"Pada Juni lalu memang stag, lebih diprioritaskan di Pulau Jawa karena pelonjakan kasus yang sangat tajam disana. Alhamdulillah dalam Agustus ini setiap minggu ada didatangkan vaksin, namun masih belum mencukupi dari target per hari sebanyak 30 ribu dosis," ungkap Mimi.
Namun begitu, dia menyambut baik dorongan DPRD Riau. Sebab, program vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk membentuk kekebalan komunal dan meminimalisir laju transmisi COVID-19.
