Ada 105 pelanggaran kampanye Pilkada Riau, terbanyak masalah netralitas ASN

Pekanbaru (ANTARA) - BawasluProvinsi Riau mencatat selama 70 hari masa kampanye Pilkada 2020, telah memroses 105 pelanggaran pemilihan di sembilan kabupaten/kota.

"Dari total dugaan pelanggaran yang diproses Bawaslu,masalah netralitas ASN adalah yang teratas," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Rabu.

Kata Rusidi, penindakan dugaan pelanggaran itu terjadi dalam dua tahapan yaitu tahapan pencalonan dan tahapan kampanye.

Dari total pelanggaran yang diproses, sebanyak 70 bersumber dari temuan pengawas, dan 35 laporan masyarakat.

Dari 70 kasus temuan tersebut, terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah 18 pelanggaran,Pelalawan dengan 17 Kasus, dan Bengkalis tiga kasus.

Untuk 35 laporan yang bersumber dari aduan masyarakat, dirinci tujuh laporan di Kota Dumai, enam di Kabupaten Kuantan Singingi, lima di Indragiri Hulu, empat laporan masing-masing di Bengkalis dan Siak, dua laporan masing-masing di Rokan HIlir dan Kuantan Singingi, dan satu masing-masing di Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti.

Terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sampai 5 Desember 2020, penertiban telah mencapai angka 100 persen dengan total sebanyak 9.519 APK.

Dengan rincian jumlah APK yang ditertibkan tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.006 APK. Disusul Kabupaten Bengkalis (1.618). Sedangkan jumlah APK yang ditertibkan terendah berada di Kuantan SIngingi sebanyak 257 APK dan Kota Dumai sebanyak 310 APK.

Untuk Kabupaten Rokan HIlir, APK terbanyak yang ditertibkan dari Pasangan Calon (Paslon) Afrizal-Sulaiman dengan jumlah 1.268 APK. Untuk Paslon Asri Auzar-Fuad Ahmad ditertibkan sebanyak 946 APK. Paslon Cut Andika-M.Rafik sebanyak 897 APK, dan Paslon Suyatno-Jamiluddin sebanyak 895 APK dan sebagainya.

Baca juga: Patroli politik uang Riau hentikan serangan fajar, ada146 amplop berisi Rp50 ribu

Baca juga: 50 armada tim patroli politik uang dilepas Bawaslu RI dan Kapolda Riau