Pekanbaru (ANTARA) - DPRD danPemprov Riau menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 senilai Rp9,132 triliun yang diprioritaskan untuk program-program menstimulasi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.
"Kalau kita bicara struktur APBD secara keseluruhan. Ada pos anggaran untuk penanganan COVID-19, program yang mendoromg pemulihan ekonomi juga kita anggarkan. Termasuk kegiatan reguler lain yang sifatnya pembangunan di Provinsi Riau," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto di Pekanbaru, Senin.
Iamenjelaskan untuk tahun 2021ada perbedaan skema penganggaran penanganan COVID-19 dibandingkan tahun ini. Jika 2020 anggaran COVID-19 diletakkan pada postur belanja tidak terduga (BTT), maka untuk tahun mendatang anggaran COVID-19 langsung melekat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan fokus pada sektor penanganan pandemi.
"Alokasi penanganan COVID-19 tidak lagi ada di BTT pada 2021. Kalau dulu, karena pandemi ini kan sesuatu yang tidak terprediksikan sehingga ada di BTT. Tahun depan Anggaran penanganan COVID sudah ada di OPD terkait. Ada di RSUD Arifin Ahcmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan, termasuk di Dinas Kesehatan, Dinas Koprasi dan UMKM serta Dinas Sosial," kata politikusGerindra Riau itu.
Pada tahun 2020 ini, Pemprov Riau menyediakan kucuran dana untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp481,89 miliar yang diperuntukan untuk penyediaan alat dan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dana jaringan pengaman sosial (JPS), dana pemulihan ekonomi. Namun, untuk tahun 2021, Hardianto tidak menjelaskan secara rinci total anggaran untuk COVID-19.
"Pada 2021 kita mendorong kepada kepekerjaan yang sifatnya padat karya. Contohnya, ada pembangunan jalan, nah skemanya nanti dengan melibatkan masyarakat sekitar. Orang-orang yang terkena PHK atau ekonominya terdampak pandemi ada pemasukan dari sana. Dengan begitu ekonomi akan bergerak. Jadi APBD 2021 betul-betul menstimulasi pemulihan ekonomi," katanya.
Iamemberikan catatanpekerjaan fisik yang menggunakan sistem padat karya ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya persoalan hukum di kemudianhari.
Masyarakat Riau diminta dukungan agar pihaknya dapat memaksimalkan APBD 2021 untuk menyeselaikan segala permasalahan yang ada di Provinsi Riau, demikian Hardianto.
Baca juga: DPRD-Pemprov Riau sepakati KUA-PPAS APBD 2021 senilai Rp9,032 triliun
Baca juga: Pengamat sebut ekonomi Riau Triwulan II 2020 tumbuh -3,22 persen
Baca juga: Sah! DPRD-Pemprov Riau setujui APBD Perubahan senilai Rp8,7 triliun
Berita Lainnya
Suara NasDem Riau naik 105 persen, rebut dua kursi pimpinan DPRD kabupaten
08 April 2024 21:31 WIB
Repol : Bulan puasa tak jadi penghalang tampung aspirasi rakyat
30 March 2024 10:35 WIB
DPRD Riau telusuri dugaan jual beli lahan manggrove di Meranti
15 March 2024 13:52 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB
Anggota DPRD Riau sayangkan rencana kenaikan tarif tol Pekanbaru-Dumai
06 March 2024 17:34 WIB