Pekanbaru (ANTARA) - DPRD Provinsi Riau menggelar sidang paripurna beragendakan penandatangan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021, Kamis.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, dihadiri Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Riau Yan Prana, anggota DPRD Riau serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemprov Riau.
Usai paripurna, Hardianto menyebutkan KUA-PPAS APBD Riau disepakati senilai Rp9,032 Triliun. KUA-PPAS 2021 menjadi dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang APBD 2021 yang akan dibahas kembali bersama Pemprov Riau.
"Jadi kesepakatan KUAPPAS APBD 2021 ada di angka Rp9 triliun lebih. Tapi ini belum final, karena masih proses pembahasan lanjutannya. Nanti kita lihat di RAPBDapa mungkin berubah, atau ada penambahan," ucap Hardianto.
Hardianto mengatakan setelah paripurna kesepakatan KUA-PPAS, akan ada serangkaian rapat dan pembahasan. Di antaranya paripurna penyampaian nota keuangan, paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2021 serta jawaban pemerintah. Hingga finalisasi RAPBD menjadi APBD.
"Sesuai ketentuan, pengesahan APBD itu paling lambat 30 hari sebelum berakhir masa anggaran. Maka pengesahan kemungkinan dilaksanakan pada 30 November mendatang," sebutnya.
Politisi Gerindra ini menyebutkan bahwa ada perbedaan penganggaran penanganan COVID-19 untuk tahun 2021. Jika pada tahun ini anggaran COVID-19 ditekankan pada belanja tidak terduga (BTT), maka untuk tahun mendatang anggaran COVID-19 langsung melekat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Kemaren ini kan karena sifatnya tidak terprediksikan. Makanya ketika ada pandemi, pemerintah melakukan refocusing anggaran dan memplot kan kedalam BTT. Kalau tahun depan sudah langsung melekat di OPD terkait. Seperti Dinas Kesehatan, Tiga RSUD milik pemprov dan dinas terkait lainnya," ujarnya.
