Kementerian PUPR: Penyerapan padat karya program bedah rumah capai 84,3 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa penyerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal sebagai bedah rumah, realisasinya sudah mencapai 84,3 persen pada pertengahan September 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai, dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian PUPR BSPS memiliki alokasi anggaran Rp4,68 triliun. Tercatat hingga 18 September 2020, realisasi BSPS sudah 84,3 persen senilai Rp3,95 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 252.443 orang.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah," kata Basuki.

Menteri PUPR mengutarakan harapannya agar program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) guna mempercepat penanggulangan bencana bidang perumahan di Indonesia.

"Kami akan membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan di Indonesia guna mempercepat penyaluran bantuan perumahan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam," ujar Koordinator Kebencanaan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Arbai.

Menurut Arbai, hal itu diperlukan guna mengantisipasi dampak bencana alam yang sering terjadi saat ini sehingga bisa membantu masyarakat guna memperbaiki hunian yang rusak. Apalagi, masih menurut dia, bantuan di bidang perumahan pasca bencana alam sangatlah dibutuhkan masyarakat.

Untuk itu, proses penyaluran bantuan harus dipercepat agar masyarakat bisa segera mendapatkan hunian yang layak.

Dalam rangka mempercepat proses penyaluran bantuan bidang perumahan ke lokasi bencana alam, lanjutnya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait data rumah yang rusak baik rusak ringan dan rusak berat.

Selain itu, dengan adanya pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di 19 provinsi diharapkan bisa mendukung koordinasi dengan pemda dalam membantu distribusi pengiriman bantuan ke masyarakat.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Pemda untuk membangun tempat evakuasi dan hunian di kawasan rawan bencana di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: M Razi Rahman