Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Riau yang membidangi persoalan pendapatan daerah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Badan Pendapatan daerah (Bapenda) yang berlokasi di jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Dalam kunjungan itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Kamis, mendapati UPT belum bekerja maksimal dalam menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana instansi bersangutan untuk melakukan pungutan pajak.
"Kita kaget dana oprasional mereka hanya Rp8 juta pertahunnya sementara kawasan mereka cukup luas. Tentu mereka tidak bisa jemput bola dengan anggaran operasional segitu," ucap Husaimi Hamidi.
Politisi PPP Riau itu berharap adanya penambahan anggaran dari pemerintah agar UPT ini optimal dalam bekerja.
Tak sebatas itu, Husaimi juga mengkritisi keberadaan program samsat tanjak yang dinilai stagnan alias jalan di tempat. Padahal program ini sudah dirilis sejak 2019 lalu, namun hingga kini belum ada realisasinya.
"Kenapa belum terlaksana? Kendaraan ada tapi malah programnya belum jalan. Jika mereka tidak bisa mengantarkan kesini pajak mereka, kita bisa menjemput ke lokasi langsung. Jadi kalau program ini jalan sangat efektif untuk menjemput pajak negara, ujarnya.
Komisi III DPRD Riau akan terus melakukan evaluasi kinerja mitranya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Kita ingin pendapatan daerah naik menjadi 30 persen setiap tahunnya," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Riau, Ramos Teddy Siantury meminta agar pemda melengkapi fasilitas penunjang UPT dan merespon segala keluhan dan kendala yang terjadi di lapangan.
"Intinya, Komisi III DPRD Riau optimis dapat menambah PAD Riau dan kita akan koordinasikan untuk menambah sarana dan prasarana terkhusus untuk perjalanan dinas UPT yang ada agar mereka dapat bekerja lebih baik," tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Kubang Faykhar, mengakui pihaknya masih belum optimal melaksanakan tugas mereka dalam menyerap pendapatan asli daerah disektor pajak disebabkan minimnya dana oprasional yang mereka miliki.
"Kita terhalang dianggaran perjalan dinas yang minim, fasilitas juga demikian. Terutama air permukaan ini kita harus turun kelapangan tapi kendalanya dioperasional hanya dianggarkan Rp8 juta pertahun," ujarnya.
Namun pihaknya telah menargetkan untuk pendapatan 2020 ini sebesar Rp17 miliar rupiah dan akan mengejar potensi pajak lainnya seperti pajak kendaraan berat dan pajak air permukaan.
"Masih banyak sebenarnya yang bisa kita garap, hanya saja dengan dana oprasional yang sedikit belum dapat kita kejar potensi-potensi itu," paparnya.
Hal senada juga disampaikan Petugas teknis lapangan UPT Bapenda Kubang, Sufriadi yang menyebutkan ada puluhan perusahaan yang akan di dipungut wajib pajaknya, tersebar di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Tambang.
"Ada 51 perusahaan, tapi buat turun kelapangan kita berat karena dana operasional kita minim. Untuk pajak air permukaan ada enam perusahaan yang harus kita pungut setiap tiga bulan sekali. Turun ke lapangan untuk mengecek alat ukurnya, tentu tidak cukup dengan dana segini," ucapnya. (ADV)
Baca juga: Hakim batalkan putusan Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru, begini sebabnya
Baca juga: Target kumpulkan 30 kantong darah, Ikatan Keluarga DPRD Riau gelar donor darah
Baca juga: DPRD Bengkalis bahas tiga Ranperda bersama Pemkab Bengkalis, begini penjelasannya
Genjot pendapatan, Komisi III DPRD Riau sidak UPT Bapenda
Komisi III DPRD Riau sidak UPT Bapenda Kubang, Kabupaten Kampar (ANTARA/Diana)
