Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa mandat dan legitimasi internasional harus dijamin sebelum Indonesia resmi berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi dan pemeliharaan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri soal Palestina di Istanbul, Turkiye, Senin (3/11), ia menegaskan bahwa mandat dan legitimasi tersebut amat penting dalam menentukan setiap langkah perdamaian di Gaza.
“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah,” ucap Menlu RI dalam keterangan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Selasa.
Baca juga: AS Usulkan Draf Resolusi PBB untuk Bentuk Pasukan Internasiona
Ia melanjutkan, “Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif.”
Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian yang konkret sesuai dengan butir-butir proposal damai dan kesepakatan yang diteken bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh pertengahan Oktober lalu.
Indonesia siap berkontribusi dalam implementasi perdamaian, termasuk melalui pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian, selama dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia.
Ia menyampaikan bahwa pasukan pemeliharaan perdamaian dari RI dapat diperbantukan untuk fungsi pemantauan situasi di lapangan, perlindungan warga sipil, dan dukungan rekonstruksi infrastruktur di Jalur Gaza.
Selain itu, Menlu RI turut menekankan pentingnya koordinasi antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memastikan inisiatif perdamaian berjalan selaras dengan aspirasi masa depan rakyat Palestina serta upaya besar mewujudkan solusi dua negara.
Menurut Kemlu RI, pertemuan yang dipimpin Menlu Turkiye Hakan Fidan tersebut dihadiri pula oleh menlu dari Arab Saudi, Pakistan, dan Yordania, serta menteri negara dari Qatar dan Uni Emirat Arab.
Pertemuan tersebut membahas implementasi rencana perdamaian Gaza, termasuk langkah-langkah konkret untuk memastikan efektivitas gencatan senjata serta dukungan terhadap proses rekonstruksi wilayah yang hancur akibat agresi Zionis Israel itu.
Baca juga: Dampak Perang di Gaza: PBB Laporkan 81% Bangunan Rusak Akibat Serangan Israel
Presiden RI Prabowo Prabowo kembali menegaskan sikap untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza, termasuk melalui pengerahan pasukan perdamaian, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–Amerika Serikat pada 26 Oktober lalu.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pada 27 Oktober bahwa TNI sudah menyiapkan satgas gabungan berkemampuan khusus, mulai dari fungsi konstruksi hingga layanan kesehatan, untuk misi kemanusiaan di Gaza.
