Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau memanggil Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pariwisata untuk dimintai keterangan terkait restribusi dan pajak parkir sejumlah objek wisata di kawasan setempat.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Senin meminta Pemprov Riau untuk mengejar potensi pajak dan restribusi yang bersumber dari parkir di sejumlah lokasi seperti Anjung Seni Idrus Tintin, Kompleks Purna MTQ, Stadion Utama Riau, Gelanggang Remaja dan lokasi lainnya, karena selama ini dinilai tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggugjawab untuk mengutip pungutan liar.
"Sebenarnya potensinya cukup besar. Ini yang coba kita kejar, kita minta komitmen pemda untuk mengelola. Karena kalau dibiarkan, jatuhnya ke tangan oknum yang tak jelas memungut parkir ini, yang seharusnya masuk ke kas daerah," ujar Husaimi Hamidi.
Husaimi menyebutkan, potensi pungutan parkir di sejumlah lokasi tersebut bisa mencapai Rp3 miliar pertahun, jika mampu dikelola dengan baik. Apalagi banyak iven yang diselenggarakan disana.
"Setiap iven ada yang parkirnya dipungut Rp5 ribu sampai Rp10 ribu. Kita tanya ke Pemda, mereka gak tau siapa yang memungut. Padahal begitu banyak acara yang diselenggarakan disana. Artinya kan ada pungutan liar. Nah ini yang coba kita tertibkan," ucapnya.
"Target kita agar PAD dari pajak dan restribusi parkir ini harus masuk dalam APBD 2021. Makanya hari ini kita panggil Bapenda, BPKAD, Pariwisata untuk serius menggalih ini. Kita minta komitmen mereka. Nanti kalau bisa kita buat di setiap objek kawasan parkir yang dikelola dinas pariwisata," sambung Politisi PPP Riau itu.
Dia mengatakan, kondisi APBD Riau yang terus menurun mengharuskan Pemprov menjemput bola sektor-sektor pendapatan daerah lainnya. Pemprov diminta untuk kreatif dan inovatif menggali potensi pajak dan pendapatan lainnya.
"Kita jangan hanya bisa mengeluh PAD sedikit sementara DBH kita tersendat. Kita harus mampu mandiri, kalau tidak kita kejar tentu ini akan berdampak pada pembangunan daereh," papar Anggota Dewan dari Rokan Hilir ini.
Baca juga: 142.673 wisman kunjungi Riau pada Januari hingga November 2019, begini penjelasannya
Baca juga: Pariwisata Indonesia jadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional
DPRD Riau sebut pajak parkir objek wisata ini tak masuk kas daerah, kemana perginya?
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi. (ANTARA/Diana Syafni)
