Panwaslu Imbau PNS Agar Netral Dalam Pilkada

Pasir Pengaraian, Riau 17/12 (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu, Riau mengimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten setempat agar netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2011.

Ketua Panwaslu Rohul, Hj Fitriyati Is, kepada ANTARA, Jumat, mengatakan, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu itu mencapai ribuan orang, sehingga jika tidak netral akan merugikan pasangan calon yang lain.

"Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang jelas mencapai ribuan orang, dan jika termasuk pegawai honor bisa mencapai puluhan ribu orang," katanya.

Ia menjelaskan, netralitas PNS yang diharapkan tersebut berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor SE/08/M.PAN/3/2005.

Menurut dia, meskipun dalam pelaksanaan pilkada mendatang terdapat satu pasang calon pejabat kini, namun PNS tetap dituntut agar tidak melibatkan dirinya dalam politik praktis.

Jika ditemukan PNS yang menjadi simpatisan, lanjut dia, akan ditindak dengan peringatan. "Sanksinya dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Pilkada," tegasnya.

Fitriyati juga mengatakan, tetap akan menindak bagi pasangan calon, baik itu pasangan "pejabat kini" maupun yang lainnya jika terbukti bersalah.

Dia menyebutkan peluang terbesar untuk melakukan kecurangan dalam pilkada biasanya terjadi pada pasangan yang masih aktif menjadi kepala daerah.

"Untuk itu kami minta semua pasangan calon terutama pasangan "pejabat kini" agar mentaati aturan hukum, tata tertib dan etika serta estetika dalam mencari simpati masyarakat untuk memilihnya," katanya menjelaskan.

Meski demikian, ia mengaku bahwa belum pernah ada laporan kecurangan tersebut.

"Kita harapkan jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan dari pasangan calon, agar melapor kepada pihak panwaslu, sehingga secepatnya bisa di proses dan segera ditindak," ujarnya.