Panwaslu Imbau Kades Agar Netral Dalam Pemilukada

Pasir Pengaraian, Riau, 3/11 (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) menghimbau seluruh kepala desa/lurah di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, agar netral dalam Pimilukada 2011.

Ketua Panwaslu Rohul, Fitriyati Is, kepada ANTARA, di Pasir Pengaraian, Rabu, mengatakan seluruh kepala desa (Kades) dan lurah di perkirakan di Rohul mencapai 500 orang lebih. Jika kades beserta perangkat desanya tidak netral maka dapat merugikan pasangan calon yang lain.

"Dari 16 kecamatan di Rohul, kades bisa mencapai 500 orang lebih, maka diharapkan mereka bisa netral atau tidak memihak dan mempengaruhi warganya untuk memilih salah satu pasangan calon pemilukada mendatang," katanya.

Ia mengatakan, untuk mengawasi itu panwaslu akan menugaskan anggota panwaslukada di setiap kecamatan sebanyak tiga orang, dengan dibantu panitia pengawas lapangan (PPL) di setiap desa.

Kata dia, upaya tersebut bersamaan dengan tugas anggota panwaslukada di setiap kecamatan untuk melakukan pengawasan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT), hingga sampai di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas Panwaslukada tidak hanya itu saja, tapi setidaknya pengawasan terhadap netralitas pejabat daerah dan penetapan DPT harus menjadi perhatian serius," terangnya.

Ia melanjutkan bupati perlu membuat surat edaran yang meminta setiap kades dan pegawai negeri sipil di seluruh Rohul untuk tidak menjadi simpatisan dan menggunakan jabatannya untuk kampanye calon kepala daerah.

Jika ditemukan perangkat desa maupun PNS yang menjadi simpatisan, lanjut dia, akan ditindak dengan peringatan.

"Sanksinya dapat dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Pilkada," tegasnya.

Ia mengatakan, kekhawatiran terbesar dari kades yang menjadi simpatisan calon bupati dan calon wakil bupati tertentu adalah besarnya pengaruh mereka terhadap warga desa yang mereka pimpin.

"Apalagi pada pertarungan pemilukada mendatang ada calon 'incumbent', jadi kami perlu mengawasi ekstra ketat pergerakan perangkat desa dan PNS di seluruh Rohul untuk meminimalisir jumlah kecurangan di Pilkada Rohul tahun ini," kata dia.