Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil meminta seluruh kepala desa untuk menyelesaikan penyusunan APBDesa Tahun 2022, termasuk para camat agar dapat mengkordinir para kades di wilayahnya masing-masing.
"Kalau sudah selesai disusun, maka segera diajukan agar dapat dicairkan anggarannya," sebut Bupati Adil saat memimpin rapat bersama para Camat dan Kades di Kepulauan Meranti secara virtual melalui zoom meeting, Jumat.
Bupati Adil menargetkan akhir bulan ini seluruh desa di Kepulauan Meranti sudah selesai menyusun APBDesa. Semakin cepat penyusunan selesai, katanya, maka akan semakin bagus sehingga program-program yang ada di desa dapat terlaksana.
"Sehabis rapat ini, para Camat segera koordinasikan dengan kepala desa. Jangan terlalu lama, akhir bulan ini sudah clear," kata dia.
Ia juga mewanti-wanti seluruh Kades dalam hal pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Ditambah saat ini desa diberi kesempatan untuk mengelola anggaran yang cukup besar.
"Susun dengan baik dan serapi-rapinya. Supaya di kemudian hari tidak mendapat masalah hukum terkait pengelolaan anggaran di desa," ungkap Bupati Adil.
Turut mendampingi bupati dalam zoom meeting itu, Pj Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Asisten Bidang Pemerintahan Irmansyah, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Jon Hendri, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Alamsyah Almubaraq dan Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fahri.
Berita Lainnya
Kejari Inhu tahan Kades tersangka korupsi APBDes Tanjung Sari
18 January 2024 13:46 WIB
Kapolres Meranti ingatkan Kades soal percepatan vaksinasi dan pengelolaan APBDes
27 January 2022 16:16 WIB
DPRD Inhil Desak Pemkab Segera Cairkan APBDes
12 June 2017 22:00 WIB
Supaya Dana Desa Riau Cair, Laporan APBDes Harus Segera Diserahkan
07 June 2016 17:55 WIB
Pemkab Inhu: Dana Desa Dicairkan Setelah Lengkap Perdes dan APBDes
18 March 2016 21:11 WIB
Pemkab Bengkalis Tekankan Kepala Desa Percepatan Penyusunan APBDes
09 March 2016 19:11 WIB
Setiap Desa Bengkalis Diminta Punya Website, Anggarannya Bisa dari APBDes
24 February 2016 20:51 WIB
Bawaslu RI sebut masih banyak temuan terkait netralitas ASN dan kepala desa
08 October 2024 17:01 WIB