Selatpanjang (ANTARA) - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTG mengingatkan hal penting kepada kepala desa (kades) saat menghadiri rapat koordinasi penyusunan APBDes 2022 dan silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Kamis pagi, di Gedung Afifa, Selatpanjang.
Adapun hal penting yang disampaikan Kapolres yakni terkait mengejar target vaksinasi COVID-19 hingga 100 persen dan pengelolaan APBDes. Dia membeberkan bahwa vaksinasi di Meranti masih 78,54 persen untuk dosis pertama.
Sedangkan untuk dosis kedua totalnya di angka 50 persen. Jadi, masih ada kurang lebih 21 persen kurang lagi untuk mencapai angka 100 persen yang ditargetkan tersebut.
"Ada atensi dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat kepada kita di daerah untuk mempercepat capaian vaksinasi. Hingga akhir bulan Februari nanti kita harus mencapai 100 persen," ungkapnya.
Kapolres Andi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sumbangsih dari jajaran pemda, TNI dan Polri untuk menggesa capaian vaksinasi 70 persen di Meranti ini pada akhir Desember 2021 lalu.
Terlebih dengan adanya kebijakan dan instruksi dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kepada jajarannya. "Kita kembali meminta dukungan dari bapak dan ibu semua untuk menggesa sisa 21 persen itu," harap dia.
Lebih jauh, Kapolres Andi mengaku bahwa saat ini masih berfokus untuk vaksinasi lansia dan anak usia 6-11 tahun, mengingat capaiannya masih 59 persen untuk dosis pertama.
"Vaksinasi anak 6-11 tahun sudah berjalan kurang lebih 2 minggu. Masih ada kendala, karena ada resistensi dari para orang tua yang ragu atau enggan anaknya divaksin. Namun, sejauh ini perlu kita ketahui bahwa vaksinasi anak masih aman secara nasional," terang Andi pula.
Baca juga: Korupsi Rp200 juta, eks kades dan bendahara di Meranti divonis 1 tahun 8 bulan
Penyelewengan Dana Desa
Tak hanya itu, Kapolres juga menyinggung soal adanya kasus penyelewengan APBDes. Dimana ada beberapa oknum Kades dan perangkatnya yang diproses hukum.
"Pesan saya ke depan agar Kades mengelola dan menggunakan anggaran desa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika menginginkan adanya pendampingan, kita bersedia," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD) Kepulauan Meranti Jhon Hendri meminta agar kades menindaklanjuti apa yang disampaikan Kapolres tersebut.
Karena, kata dia, vaksinasi merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi resiko terjangkit COVID-19 yang lebih parah.
"Jadi sesuai instruksi pemerintah kita, jika vaksinasi tidak mencapai 100 persen, maka berpengaruh pada anggaran dan gaji kita semua, termasuk Kades beserta perangkatnya," sebut Jhon.
Disamping itu, pihaknya juga berharap adanya pendampingan dan bimbingan dari Polres terkait penyelenggaraan APBDes sesuai yang disampaikan Kapolres di pertemuan tersebut.
