Status siaga kebakaran lahan di Riau?

id karhutla

Status siaga kebakaran lahan di Riau?

Sejumlah petugas gabungan memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kecamatan Dumai Barat, Dumai, Riau, Selasa (12/2/2019). (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Pekanbaru (Antaranews Riau) - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan segera menetapkan status siaga kebakaran lahan dan hutan menyusul masifnya bencana tersebut pada awal 2019 ini hingga mulai berdampak terjadinya kabut asap di sejumlah daerah.

"In-sya Allah kalau tidak Senin (18/2), Selasa (lusa) kami rapat koordinasi dengan pihak terkait. Nanti hasilnya kami putuskan setelah rapat," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger kepada Antara di Pekanbaru, Minggu.

Edwar menjelaskan bahwa secara regulasi, Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi syarat untuk segera menetapkan status siaga Karlahut 2019. Sebab, dua daerah di Riau, yakni Kota Dumai dan Bengkalis telah terlebih dahulu menetapkan status tersebut medio pekan ini.

Syarat penetapan status siaga Karlahut ditingkat Provinsi, kata Edwar, dapat dilakukan setelah ada dua kabupaten atau kota menetapkan status tersebut terlebih dahulu.

"Secara aturan sudah. Dua daerah status siaga. Sudah terpenuhi aturan," tuturnya.

Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai secara bersamaan menetapkan status siaga kebakaran lahan. Pemerintah Bengkalis menetapkan status tersebut setelah ratusan hektare lahan di Pulau Rupat terbakar hebat. Hingga hari ini, upaya pemadaman dengan pengerahan ratusan personel gabungan dan masyarakat terus berlangsung.

Sementara Pemkot Dumai menetapkan status yang sama setelah sejak awal pekan ini kota pelabuhan itu diselimuti kabut asap hingga sempat menyentuh level bahaya.

Baca juga: Kekuatan Penuh Manggala Agni dikerahkan untuk Padamkan Karhutla Riau

Minta Pendampingan BNPB

Lebih jauh Edwar Sanger menjelaskan jika Pemprov Riau telah menetapkan status siaga Karhutla maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jelas. Begitu sudah ditetapkan, saya akan lapor ke BNPB untuk minta bantuan dan pendampingan. Termasuk minta tambahan helikopter dan lainnya," ujarnya.

Namun, untuk saat ini dia menegaskan akan mengoptimalkan kekuatan yang ada, terutama dua helikopter bantuan KLHK dan pihak swasta Sinarmas. Heli Super Puma Sinarmas dan Bell 412 KLHK dalam beberapa hari ini menjadi andalan untuk kegiatan patroli dan upaya pemadaman melalui operasi pengeboman air.

"Kita manfaatkan dulu yang ada, bantuan KLHK dan swasta saat ini," kata Edwar.