Pekanbaru (Antarariau.com) - Pengamat prosesi Pilpres 2019 dari Universitas Riau (Unri) Dr Erdianto mengatakan Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto agar dapat duduk bersama, kemudian mengimbau pendukung keduanya untuk dapat menahan diri.
"Kebijakan ini diperlukan agar kedua capres sekaligus dapat menjamin proses demokrasi berlangsung aman dan damai sampai saatnya pemungutan suara pada 2019," kata Erdianto, di Pekanbaru, Rabu.
Menurut Erdianto, KPU dan Bawaslu menyatakan deklarasi ganti presiden tidak melanggar UU Pemilu, akan tetapi saat ini di lapangan justru terjadi kericuhan. Polri menyebut kegiatan ini menimbulkan gangguan kamtibmas, dan ancaman perpecahan.
Erdianto mengatakan, dengan duduk bersama, maka kedua capres bisa sekaligus berkomitmen untuk melakukan politik fair, jujur dan adil serta sportif, dan menghentikan segala praktik ujaran kebencian, persekusi dan kampanye hitam terhadap kedua calon presiden.
"Keduanya adalah tokoh bangsa yang seharusnya sama-sama kita hormati, keduanya adalah putra terbaik bangsa yang tidak patut untuk dicela dan diumbar keburukannya," katanya lagi.
Ia menekankan bahwa berbagai kejelekan dan prestasi kedua calon Presiden sudah disebarluaskan, sehingga sesungguhnya kedua belah pihak sudah mengetahui dan mendapat informasi yang cukup untuk menentukan dan memastikan siapa yang akan menjadi pilihannya pada 2019.
Kini, katanya lagi, seluruh pihak perlu menjaga kedamaian dan kesejukan menyongsong Pemilu dan Pilres 2019.
"Sebab sudah hampir lima tahun masyarakat kita terbelah dalam dua kubu yang berseberangan terkait perbedaan pilihan presiden. Berbagai kampanye hitam, penghinaan, ujaran kebencian dan persekusi dilakukan kedua belah pihak, hingga penyebutan istilah yang menistakan begitu meluas di media massa," katanya.
Dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, katanya lagi, penyampaian pendapat dalam bentuk apa pun adalah sah dan dijamin oleh konstitusi.
Namun jika hal tersebut telah sampai membuat masyarakat terbelah dalam dua kubu yang saling berseberangan yang rawan untuk timbul konflik horizontal, maka dibutuhkan tokoh yang mempersatukan masyarakat untuk saling menghargai, saling menghormati kedua belah pihak.
"Sebab tensi politik yang sudah demikian tinggi diharapkan dapat diturunkan, dan kita memerlukan ketokohan para pemimpin bangsa untuk menurunkan tensi politik dan menurunkan suhu politik yang kian memanas ini," katanya pula.
Berita Lainnya
Pengamat: Kenaikan upah minimum akan berikan efek surplus ke dunia usaha
30 November 2024 16:30 WIB
Pengamat: UMP 6,5 persen dapat membantu tingkatkan daya beli pekerja
30 November 2024 12:34 WIB
Pengamat: TNI berperan penting dalam menciptakan suasana kondusif saat pilkada
23 November 2024 15:53 WIB
Dugaan bagi-bagi uang saat kampanye di Siak patut diselidiki Bawaslu
21 November 2024 17:28 WIB
Pengamat nilai timnas Indonesia perlu kerja keras untuk imbangi Jepang
14 November 2024 15:46 WIB
Pengamat soroti kinerja PT Pertamina International Shipping mendukung ketahanan energi nasional
09 November 2024 12:36 WIB
Pengamat minta pemerintah libatkan produsen untuk program makan sehat gratis
23 October 2024 13:03 WIB
Pengamat: Pengalaman di BIN permudah Budi Gunawan jalan tugas sebagai Menko Polkam
23 October 2024 12:24 WIB