Jakarta (ANTARA) - Indonesia bisa mengusulkan agar Dewan Keamanan (DK) PBB membuat blue line di zona konflik Israel-Palestina, kata pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii pada Rabu (24/9).
"Indonesia bisa mengusulkan agar DK PBB mengambil sikap untuk membuat blue line di zona konflik Israel-Palestina sembari menanti opsi dua negara yang disetujui oleh para pihak," kata dia kepada ANTARA.
Baca juga: Israel Serang Drone Dekat Pasukan PBB di Lebanon, Guterres Kecam Keras
Syaroni mengatakan Indonesia bisa menawarkan diri dari aspek memperkuat peran PBB di Gaza karena Indonesia aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
Selain itu, Indonesia juga dapat mempelopori pembukaan blokade agar distribusi bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, katanya.
Dia menilai pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan para pemimpin Arab di New York, yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, sudah menjadi tradisi di Majelis Umum PBB, di mana para pemimpin berkumpul untuk membahas perkembangan dunia.
Menurut Syahroni, pertemuan itu kemungkinan hanya menjadi upaya mengeksplorasi opsi-opsi yang ada karena digelar secara mendadak dan di luar koridor formal atau mekanisme PBB, sehingga dampaknya terhadap proses perdamaian tidak bisa diukur secara langsung.
"Kecuali ada desakan dari negara-negara yang hadir untuk meminta AS mengubah kebijakannya, yang membiarkan Israel melakukan serangan di Gaza, dan meminta AS untuk mendorong Israel menerima opsi solusi dua negara," kata dia.
Syaroni menambahkan bahwa hasil pertemuan itu akan sangat bergantung pada Trump, apakah dia akan mendengarkan saran dari para pemimpin negara Arab atau tidak.
"Trump hanya berjanji akan mengakhiri perang dan mengembalikan tawanan. Tidak ada pernyataan spesifik untuk proses damai jangka panjang," kata dia.
Baca juga: PBB Kutuk Serangan Israel terhadap Pasukan Perdamaian
Blue line adalah garis batas yang ditetapkan oleh PBB untuk memisahkan dua pihak yang bertikai, seperti perbatasan Lebanon dan Israel yang dikawal pasukan penjaga perdamaian. Biasanya, DK PBB lebih dahulu membuat garis demarkasi untuk menghentikan kontak senjata sebelum mengirimkan pasukan.
