Tembilahan, (Antarariau.com) - Setelah sempat memanas, massa aksi bela rakyat jilid II akhirnya berhasil mendesak anggota dewan menggelar rapat paripurna guna menuntut solusi permasalahan harga kelapa.
Anggota DPRD Inhil yang akhirnya melunak, mempersilahkan massa menggunakan ruang rapat paripurna untuk mencari solusi permasalahan harga kelapa.
Dalam rapat paripurna bersama masyarakat, aksi demo ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil, membagi tuntutan permasalahan harga kelapa kedalam tiga poin.
Tiga tuntutan yang ditandatangani tiga korlap aksi langsung diserahkan kepada DPRD Inhil dan kembali diserahkan kepada Pj Bupati Rudyanto dalam forum diskusi di Ruang rapat Paripurna.
Adapun tiga tuntutan yang diterima langsung oleh PJ Bupati Rudyanto tersebut diantaranya, meminta pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek dalam permasalahan harga kelapa yang mengalami penurunan di saat memasuki bulan puasa.
Tuntutan ke dua, massa meminta pemerintah untuk menurunkan biaya pendidikan bagi para anak petani jika tidak mampu menurunkan harga kelapa.
Dan terakhir meminta pemerintah membuat regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus mengolah hasil turunan kelapa.
Pj Bupati Inhil dalam audensi mengatakan permasalahan turunnya harga kelapa saat ini, imbas dari turunnya harga kelapa di Pasar Dunia. Tidak hanya itu dijelaskannya, negara-negara yang menjadi tujuan pasar hasil kelapa Kabupaten Indragiri Hilir juga memasuki masa panen.
"Penampung kelapa dai malaysia dan thailand juga memasuki masa panen," katanya.
Selain itu, menyikapi harga kelapa Pemerintah daerah sebenarnya telah membuat tiga Perda, seperti Perda Tata Niaga, Resi Gudang serta Bumdes.
"Sekarang perlu izin atau persetujuan dari menteri Perdagangan, proses administrasi yang dilaksanakan, ini akan dirancang, apa perlu adanya juga UPT untuk kontrol resi gudang," tutur Rudyanto.
