Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Kota Pekanbaru menyatakan mendukungan program pemerintah pusat yang mengubah pola penyaluran pemberian beras keluarga sejahtera (Rastra) kepada masyarakat kurang mampu dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah setempat.
"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini saya yakin mampu menekan penyelewengan Rastra," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga di Pekanbaru, Jumat.
Dapot mengemukakan BPNT akan disalurkan langsung tanpa perantara dan jelas siapa penerimanya menyasar nama yang berhak.
Kalau selama ini beras yang disalurkan sebagai Rasta diserahkan kewenangan penyalurannya kepada RT/RW baru ke tangan masyarakat.
Maka nontunai tidak lagi demikian. Akan ada pemutusan mata rantai penyaluran dari pemerintah ke masyarakat yang menerima. Sehingga dipersingkat.
"Saya sangat mendukung di rubah penyaluran Rastra itu," kata Dapot lagi mengulang.
Ketua Fraksi Partai PDIP ini menilai kalau ada Rastra selalu ada saja keluhan dari masyarakat. Beraneka ragam, mulai dari yang harusnya berhak mendapat tetapi tidak. Hingga penyelewenangan oleh oknum RT/RW atas ketidak tahuan masyarakat pada jatah mereka.
Bahkan aneka alasan bisa dicari RT/RW agar Rastra bisa diperjual belikan dengan harga yang lebih tinggi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp1.600 per kilogramnya.
"Disalahgunakan oleh orang tertentu itu jelas ada, jadi kalau sekarang sudah dalam bentuk nontunai siapa yang dapat menyelewengkan lagi karena transfernya sudah ke rekening masing-masing," tegas Dapot.
Selama ini tidak jarang pihaknya menerima laporan keluhan masyarakat akibat penyelewengan Rastra ini.
Bahkan mereka yang mendapat justru orang mampu dan memiliki rumah petak/kos-kosan.
Dengan diubahnya pola penyaluran ini pihaknya berharap akan lebih menekan penyelewengan. Selain juga bisa memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang budaya hidup hemat dan menata keuangan keluarga.
Sebab uang yang didapat tidak lantas sekaligus habis digunakan.
Masyarakat akan menarik uang yang mereka perlukan secukupnya sesuai peruntukan. Siasanya bisa menjadi tabungan.
Dengan demikian secara tidak langsung juga masyarakat diedukasi untuk mengenal bank.
Dapot juga berharap dengan pola baru penyaluran rastra ini validasi data perlu dilakukan berkala. Dimana RT/RW setempat mau membantu melaporkan warganya jika memang pantas dan berhak menerima bantuan. Sebaliknya akan membatalkan jika sudah mampu.
"RT/RW tidak boleh pilih kasih berikanlah hak mereka yang memang pantas menerima," sarannya.
Sementara itu proses persiapan untuk penyaluran Rastra dengan pola nontunai sudah mulai di persiapkan baik itu jaringan peralatan untuk mengakomodir sistem penyaluran yakni kerjasama antara BRI setempat sebagai bank penyalur yang dipercaya dengan Bulog lewat Rumah Pangan Kita (RPK).
Untuk wilayah Riau Kota Pekanbaru baru-baru ini sudah dilakukan peluncuran kartu bantuan tunai bagi penerima.
BRI bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik Divisi Regional setempat guna menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat penerima manfaat.
Legislator Pekanbaru Optimis BPNT Mampu Kurangi Penyelewengan Rastra
