Tembilahan, (Antarariau.com) - Melihat luasnya perkebunan kelapa rakyat yang kritis di Indragiri Hilir ini setiap tahunnya diperlukan pembangunan tanggul sepanjang 1000 Km, namun karena anggaran APBD Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbatas, pembangunan tanggul sesuai Rencana Strategis atau Renstra saat ini belum dapat dilakukan.
"Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan bantuan baik dari Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah Pusat," kata Kepala Bidang Sarana/Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Ngadiyo di Tembilahan, Rabu.
Ia mengungkapkan, saat ini kerusakan lahan perkebunan kelapa milik rakyat sudah sangat mengkhawatirkan karena telah mencapai hingga 100 ribu hektare.
"Hampir 100 ribu hektare dari sekitar 431 ribu hektare lahan perkebunan kelapa masyarakat Indragiri Hilir berada dalam kondisi kritis," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, sebutnya, maka diperlukan pembangunan trio tata air berupa tanggul mekanik, tanggul manual dan pintu klep.
"Pembangunan tanggul manual ini akan diprioritaskan di daerah perkebunan kelapa masyarakat yang tingkat kerusakannya parah," ujarnya. (ADV)
Berita Lainnya
Disbun Inhil terima bantuan 500 hektar replating kelapa dari Kementan RI
31 January 2022 15:00 WIB
Legislator Inhil dukung pembangunan 372 Km trio tata air
17 March 2020 13:59 WIB
Dongkrak ekonomi, Bupati Wardan harapakan BumDes adakan mesin pengolahan
20 November 2019 18:38 WIB
Legislator dukung teknis pengelolaan 16 alat berat diambil alih Disbun Inhil
06 November 2019 18:40 WIB
Disbun Inhil ambil alih 16 alat berat di tiap kecamatan
05 November 2019 20:43 WIB
Trio Tata Air diyakini mampu atasi kerusakan perkebunan kelapa di Inhil
06 January 2019 16:33 WIB
Disbun Inhil Siapkan Langkah Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat
16 March 2017 21:00 WIB
Ini Dia Program Disbun Inhil Dalam Penyelamatan Kebun Kelapa Masyarakat
09 March 2017 20:45 WIB