Buruh Angkut Sampah Pekanbaru Kembali Demonstrasi, Sekarang Sambil Meminta-minta Sumbangan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kebersihan Kota Pekanbaru menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru untuk menuntut pembayaran gaji, Rabu.

Ini adalah demonstrasi ketiga yang digelar buruh kebersihan dalam bulan ini sebagai buntut dari krisis sampah akibat gagalnya program swastanisasi pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. Dengan membawa tiga truk pengangkut sampah, mereka mendirikan tenda dari terpal untuk melindungi diri dari teriknya matahari.

"Kami akan terus menggelar demonstrasi sampai Wali Kota Pekanbaru memperhatikan masalah ini dan memperdulikan nasib kami," kata Koordinator Lapangan, Purwanto.

Sementara itu, sejumlah demonstran bahkan membawa kotak untuk meminta sumbangan kepada pengguna jalan yang melintas di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru. "Kondisi yang memaksa kami meminta-minta seperti ini karena makin lama kami tidak digaji, anak-isteri kami terancam tidak makan," ujarnya.

Ia mengaku menyesali mengapa Pemko Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru tidak mengawasi dengan benar pelibatan pihak swasta dalam layanan pengangkutan sampah yang dimulai sejak 2015. Sebabnya, PT Multi Inti Guna (MIG) selaku pemenang tender proyek kebersihan senilai sekitar Rp51 miliar ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.

Alhasil, semenjak awal tahun ini gaji untuk 400 buruh kebersihan yang dialihkan ke PT MIG, dari sebelumnya di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru, kerap tersendat bahkan mulai Apri dan Mei tidak dibayarkan. Hal inilah yang membuat ratusan buruh pengangkut sampah melakukan aksi mogok sejak dua pekan lalu yang membuat sampah menumpuk di setiap sudut kota.

Purwanto mengatakan, hingga akhirnya Pemko Pekanbaru memutus kontrak PT MIG pada pekan lalu, nasib buruh kebersihan untuk mendapatkan hak pembayaran gaji pada April dan Mei tetap tidak jelas. "Pemerintah sepatutnya memberikan solusi konkrit bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan petugas buruh sampah tapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Legislatif yang kita kenal selama ini sebagai pengontrol kebijakan pemerintahan ternyata hanya dapat diam tanpa memberikan solusi bagai pemerintah agar kami bisa sejahtera," keluh Purwanto.

Ia mengatakan tuntutan demonstrasi ini tetap sama, yakni menuntut seluruh hak gaji karyawan PT MIG sepenuhnya agar dibayarkan. Selain itu, mereka juga menuntut janji Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, untuk membantu agar para buruh tersebut segara mendapat pembayaran sesuai haknya melalui kompensasi pembayaran kerja untuk bulan April dan Mei 2016.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait unjuk rasa ini. Krisis sampah yang tak kunjung selesai ini membuat Wali Kota Pekanbaru Firdaus mencopot Edwin Supradana dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru pada Senin (20/6) lalu. Posisinya Kepala DKP kemudian diisi oleh Zulkifli Harun, yang juga menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru.

Pemberhentian itu terjadi karena Edwin dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah di "Kota Bertuah" pascadiputusnya kontrak kerja sama dengan PT MIG beberapa waktu lalu.