Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat penyusunan tim kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia daerah itu bertempat di kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Provinsi Riau.
Hadir dalam rapat tersebut Komisi A DPRD Provinsi Riau bidang pemerintahan, Kesbangpol, Korem 031/ WB, Polda Riau, Kemenkumham Riau, Badan pusat statistik (BPS) Riau, Bappeda Provinsi Riau, BKOW Provinsi Riau, dan Dr Khairul Anwar MSi (dosen Unri).
“Kita bekerja sama dengan BPS untuk menyusun rencana mengatasi semua permasalahan yang berkaitan dengan indikator indeks demokrasi indonesia,” ujar Ardi Basuki Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Pekanbaru, Selasa.
Ardi juga menjelaskan bahwa salah satu indikator pengambilan data untuk indeks demokrasi tersebut adalah dari berita-berita yang dihimpun media di Riau sendiri.
“Katakanlah misalnya ada demo, atau unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, ormas atau mahasiswa dan ormas, diberitakan media, dan ini salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi,” ujarnya lagi.
Dengan mengumpulkan dokumen dari berita di surat kabar, peraturan daerah (Perda), dilakukannya focus group discussion dan wawancara mendalam pada beberapa institusi misalnya Ombudsman, kepolisian, korem, serta politisi dan mahasiswa, nantinya akan dibicarakan mengenai Indeks Demokrasi Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Ardi mengatakan data indeks demokrasi di Riau pada tahun 2014 adalah 68,4 persen dan ini masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 73 persen.
“Masalah data ini kan kita apa adanya, barangkali metodologinya yang kita maksimalkan, bagaimana demokrasi berjalan, politik, rakyat, dan indikator yang kita siapkan dan dicari data," ungkapnya.
Tambahnya merujuk dari hasil presentasi tahun lalu, masyarakat masih perlu pembinaan demokrasi di Indonesia khususnya di Riau.
Terakhir, Ardi mengharapkan dengan adanya data indeks demokrasi ini untuk dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil keputusan, dan dipedomani oleh pihak atau instansi terkait.
Dalam hal ini pemerintah pusat juga akan menilai bagaimana peran kerja pemerintah Provinsi Riau untuk mengayomi demokrasi, karena demokrasi merupakan suatu sorotan dan menjadi icon untuk pertumbuhan politik dan pembangunan. (Tri Sila Rahmawati)
Kesbangpol Riau Bentuk Tim Pokja Penyusun IDI
