Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan antisipasi Pemutusan Hubungan Kerja terutama pekerja di sektor minyak dan gas bumi akibat harga jual minyak dunia terus merosot dalam 18 bulan terakhir.
"Kita sedang cari langkah-langkah sebagai antisipasi PHK terutama secara masal karena harga minyak dunia pekan ini masih turun dikisaran 30 dolar per barel," papar Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Rasyidin Siregar di Pekanbaru, Rabu.
Menurut dia, hal tersebut dinilai penting dilakukan pihaknya dalam menyikapi minyak dunia yang terus mengalami tren harga penurunan hampir dua tahun, mengingat provinsi itu sebagai daerah eksportir minyak.
Salah satu poin terpenting menjadi sorotan adalah perusahaan bergerak pada bidang sumber daya alam terutama eksploitasi minyak bumi seperti PT Chevron Pacific Indonesia yang mengelola Blok Rokan tidak melakukan PHK secara masal.
"Kami harapkan proses PHK massal tidak dilaksanakan karena dapat menimbulkan gejolak masyarakat terutama di Riau, bahkan secara nasional karena ada sebagian pekerjanya berasal dari luar provinsi ini," ucap dia.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya telah memberi saran kepada seluruh perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan wilayah operasi di Riau agar melakukan antisipasi dan tidak memberlakukan pemutusan hubungan kerja.
Beredar kabar dikalangan pekerja PT Chevron Pacific Indonesia di Riau, mereka telah ditawari oleh manajemen perusahaan untuk pensiun dini dengan kompensasi upah kerja langsung dibayarkan selama satu tahun dan plus tunjangan satu tahun kerja.
"Ini jadi perhatian kami. Saat ini, kami sedang bahas agar hal itu bisa diantisipasi karena akan berdampak begitu besar terutama bagi warga di Riau," terangnya lagi.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) awal bulan ini mengungkapkan pihaknya telah mendapat laporan dari Chevron terkait rencana perusahaan migas melakukan sedikitnya 1.200 orang karyawan di Indonesia akan diberhentikan.
"Nah, yang besar ini Chevron (jumlah karyawan di PHK). Itu (Chevron) sudah ajukan 1.200 orang," ujar Kepala SKK Migas, Amein Sunaryadi.
Pemerintah meminta PT Chevron Pacific Indonesia tidak melakukan langkah terakhir yakni pemutusan hubungan kerja sebagai cara untuk pengurangan karyawan.
"Kita minta ke perusahaan migas, untuk tidak PHK dulu. Kalau ada pengurangan, kita minta bukan PHK caranya," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.
Dia menjelaskan, hal itu dilakukan karena perusahaan migas asal Amerika Serikat tersebut sedang kesulitan dan ingin segera melakukan langkah revitalisasi dengan menggabungkan perusahaan berada di Sumatera dan Kalimantan.
"Ini karena Chevron secara organisasi mengecil, di Kalimantan dan Sumatera ada penggabungan," katanya.
Disnakertrans Riau Sedang Cari Cara Antisipasi PHK Buruh Migas
