Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau akan membangkrutkan dua Badan Usaha Milik Daerah, yakni PT Riau Airlines dan PT Riau Petroleum, pada 2016 karena selama dua tahun tidak beroperasi disebabkan gangguan finansial.
"Dua BUMD milik Riau tersebut, saat ini memang bangkrut atau kami bisa bangkrutkan tahun depan karena sudah selama dua tahun tidak beroperasi," papar Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Yafiz di Pekanbaru, Rabu.
Hal itu dijelaskan Yafiz usai melakukan telewicara secara langsung dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi APBD Provinsi Riau tahun 2016 dan pihaknya diminta ketegasan terhadap dua BUMD tersebut.
Kedua BUMD tersebut, lanjut dia, belum bisa memberi kontribusi bagi daerah tersebut sejak berdiri, sementara pemprov terus menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD sekitar Rp149 miliar untuk PT Riau Airlines dan PT Riau Petrolium sekitar Rp7,5 miliar.
Meski legislator setempat pada tahun ini telah memperbaiki tata kelola BUMD, termasuk merancang 12 unsur pengelolaan yang berisi berbagai perbaikan tentang penataan kelola dengan nama rancangan peraturan daerah dan tata kelola BUMD Pemprov Riau.
Sedangkan bidang lainnya, Yafiz mengaku, secara umum sudah tidak terdapat masalah terutama dalam penyusunan draf APBD Provinsi Riau tahun 2016 dan Kemendagri sempat menyinggung kegiatan luar negeri tahun depan.
"Itu (kegiatan luar negeri) juga menjadi catatan bagi Kemendagri, tapi yang jadi fokus tetap dua BUMD itu tadi. Sementara untuk pendidikan dan kesehatan, sudah sesuai aturan dan cukup besar," tegasnya.
Pastinya dua BUMD milik Riau tersebut saja dibangkrutkan, tetapi harus melalui mekanisme tertentu.
"Entah itu, di pengadilan atau lainnya. Tetapi bukan dalam anggaran," kata Yafiz.
Komisi C DPRD Provinsi Riau sekitar pertengahan tahun ini menyatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi tentang PT Riau Airlines dan Riau Petrolium yang direkomendasikan untuk ditutup.
Dua BUMD tersebut juga belum menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan meski telah selama dua tahun tidak beroperasi lagi.
"Kedua BUMD tersebut belum ada di RUPS. Jadi kami belum mengetahui apa hasil yang akan diambil oleh Pemprov Riau selaku pemegang saham," terang Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, Aherson.
Berita Lainnya
PBB peringatkan Sudan akan hadapi krisis bencana kelaparan terbesar di dunia
04 May 2024 13:38 WIB
Majelis Umum PBB dijadwalkan akan lanjutkan sidang darurat soal Timur Tengah
02 May 2024 13:09 WIB
Korea Selatan akan investasi 49 miliar won untuk meningkatkan jet tempur FA-50
02 May 2024 12:08 WIB
Pelemahan yen dikhawatirkan akan menyulitkan wisatawan lokal dan pemimpin bisnis Jepang
30 April 2024 14:16 WIB
Pemerintah targetkan 50 ribu unit mobil listrik akan terjual pada 2024
30 April 2024 12:45 WIB
Grup musik ZEROBASEONE akan gelar konser perdana di Indonesia pada Oktober 2024
29 April 2024 16:45 WIB
China dan Bangladesh dikabarkan akan gelar pelatihan militer bersama
27 April 2024 9:56 WIB
Relawan: Partai Keadilan Sejahtera akan ikuti jejak PKB dan NasDem masuk koalisi
26 April 2024 16:29 WIB