Pekanbaru, (Antarariau.com) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II mengeluhkan beberapa perusahaan perkebunan di Provinsi Riau menghalangi pembangunan jalur transmisi listrik dengan meminta ganti rugi tinggi atas lahan yang dilewati.
"Banyak di perkebunan yang sulit ditembus karena banyak meminta tambahan kompensasi seperti boleh lewat jalur kebun tapi minta klusternya harus dialiri listrik dan lainnya masalah harga," kata GM PLN Unit Induk Pembangunan II, Robert Purba di Pekanbaru, Senin.
Terkait masalah harga, banyak pihak perkebunan yang merasa harga yang ditetapkan terlalu rendah. Padahal, kata dia, penetapan harga dilakukan oleh tim penilai harga independen yang disetujui Badan Pertahanan Negara.
"Selalu tidak bertemu, kadang bisa 500 persen dari harga yang ditetapkan diminta oleh perkebunan itu," imbuhnnya.
Perusahaan perkebunan yang dimaksud adalah perusahaan swasta, bukan Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). Kalau dengan perusahaan negara tidak masalah karena sudah ada sinergi Badan Usaha Milik Negara.
Hal tersebut merupakan masalah utama lambannya percepatan pembangunan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 100 persen. Selain perusahaan tentunya masalah lainnya adalah penolakan dari masyarakat dan dualisme status tanah terkait dengan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau.
Akibat itu, sampai saat ini pembangunan transmisi 1.546 tapak tower baru terselesaikan hanya 435. Jumlah itu dinilai sangat kecil sekali untuk mengejar rasio elektrifikasi yang di Riau baru 68 persen.
Transmisi tersebut dibangun untuk memperluas jaringan bagi daerah-daerah yang belum tersentuh sistem interkoneksi atau grid. Alhasil, daerah itu sampai saat ini listriknya masih disuplai dengan tenaga diesel yang disewa.
Daerah tersebut diantaranya di Riau meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah itu di laur sistem sehingga biaya pokok PLN jadi besar karena diesel menggunakan bahan bakar minyak, yakni solar.
PLN Keluhkan Perusahaan Perkebunan Halangi Pembangunan Transmisi
