Pekanbaru, (ANTARA) - Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto bersama sejumlah kepala perwakilan melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Riau sekaligus meminta komitmen pemerintah provinsi setempat untuk penyelesaian laporan masyarakat melalui lembaga tersebut.
Heri Susanto yang merupakan pimpinan Ombudsman RI yang membawahi Provinsi Riau mengatakan kedatangannya juga dalam rangka silaturahmi, koordinasi dan sinergi dengan kepala daerah baru terpilih yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Sebelum ini juga telah dijalin silaturahmi dengan Gubernur Riau periode lalu, Syamsuar.
"Kita sudah bertemu dan membicarakan terkait posisi Ombudsman dan Pemprov Riau. Kita siap bersinergi untuk memperbaiki lebih baik dan meminta komitmen terkait penyelesaian laporan masyarakat yang diadukan melalui ombudsman," kata Heri di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis.
Kedatangan pimpinan Ombudsman disambut langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Sedangkan Pimpinan Ombudsman Heri Susanto disampaikan Kaper Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, Kaper Daerah Istimewa Yogyakarta Muflihul Hadi, Kaper Jambi Saiful Roswandi, dan Kaper Sumatera Utara Herdensi.
Lebih lanjut dalam pertemuan itu, ombudsman mengapresiasi laporan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Menurutnya tahun 2025 ada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Pemprov Riau yang dilaporkan ke ombudsman.
"Tapi kita tetap minta komitmennya karena ini era kepemimpinan baru agar bisa berkomitmen menyelesaikan laporan masyarakat. Alhamdulillah gubernur menyampaikan dukungannya dan terima kasih kepada ombudsman yang telah mendampingi dan memberikan informasi terkait keluhan masyarakat," ungkapnya .
Sementara itu Kaper Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama menyampaikan pihaknya mendapatkan pengaduan didapatkan dari laporan dan kunjungannya ke sejumlah OPD. Di antaranya ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, maslaah pendidikan terkait seleksi penerimaan murid baru (SPMB) dan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta masalah sosial lainnya.
"Ada dua dikeluhkan masyarakat pertama terkait standar pelayanan yang belum dibuat lalu potensi mal administrasi seperti mutasi dan segala macamnya. Termasuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi aduan buruh terkait bidang pengawasan. Beberapa masukan seperti pelayanan di RSUD Arifin Achmad dan SPMB kita berikan dan ini diapresiasi Pak Gubernur," ujarnya.
Bambang menambahkan ke depan akan ada penilaian rutin secara nasional terhadap pelayanan di Pemprov Riau. Peleh karena itu pihaknya terus mendampingi dengan cara yang benar agar Riau bisa naik peringkat dari sebelumnya enam menjadi lebih baik lagi.
Gubernur Riau Abdul Wahid meminta ombudsman tetap terus mendampingi dan memberikan informasi terkait isu atau keluhan yang didapat dari penyelenggara pelayanan publik di bawah Pemprov Riau.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ombudsman RI minta komitmen Pemprov Riau selesaikan laporan masyarakat
