Bupati Meranti minta Gubernur Syamsuar tuntaskan jalan Alai-Mengkikip

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mendesak Pemerintah Provinsi Riau menuntaskan pembangunan Jalan Alai-Mengkikipyang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena menjadi akses penghubung ke daratan Sumatera dan ibukota provinsi.

"Pemprov Riau fokus satu saja di Meranti, yang lain-lain tak usah diurus. Kami minta untuk tahun ini juga Jalan Alai-Mengkikip ditembuskan ke daratan Sumatra," tegas Bupati Adil saat mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 di Pekanbaru, Rabu.

Pemprov Riau, lanjut Adil, hanya mengalokasikan Rp8 miliar untuk pembangunan jalan provinsi tersebut di tahun 2023 ini. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu maka akan butuh puluhan tahun untuk jalan tersebut dapat terbangun.

"Kami minta segera diselesaikan, jangan berangsur-angsur," ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini untuk memenuhi kebutuhan pokok di Meranti harus didatangkan lewat jalur laut. Hal itu membuat harga melambung dan menyebabkan inflasi cukup tinggi di Meranti.

"Itu salah satu faktor yang menyebabkan angka kemiskinan ekstrem sangat tinggi di Meranti. Di Riau ada 100 ribu orang miskin, 60 ribu-nya ada di Meranti," sebut Adil.

Untuk itu, dia meminta kepada Bappenas, Gubernur dan Ketua DPRD Riau bisa memfokuskan anggaran provinsi untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Alai-Mengkikip.

"Saya minta sebelum RKPD ini ditandatangani, masukkan dulu usulan jalan tersebut. Jadi jangan hanya pemaparan saja tapi dibutuhkan action (aksi) dari Pemprov Riau," tegas Adil.

Bupati Meranti itu juga menyinggung bantuan perumahan tahun 2022 dari Provinsi Riau yang hanya membangun 20 unit. Padahal rumah tidak layak huni warga miskin di Meranti mencapai 12.000 unit.

Terhadap hal itu juga, Pemkab Meranti sendiri telah membangun 400 unit. Kemudian ditambah bantuan perumahan melalui Balai Pelaksanaan Perumahan Wilayah Sumatera III, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 825 unit. Dengan rincian 580 unit berasal dari program penanganan masyarakat miskin ekstrem dan 245 unit dari aspirasi dewan Komisi V DPR RI.

Dia menilai program-program dari Pemprov Riau dalam RKPD 2024 belum berpihak kepada Kepulauan Meranti. "Padahal kita sama-sama tahu pengentasan kemiskinan ekstrem ini merupakan instruksi presiden untuk diselesaikan sebelum 2024," ungkapnya lagi.

Staf Ahli Bappenas Oktorialdi yang juga mengikuti Musrenbang tersebut menyampaikan, pihaknya ingin melakukan pertemuan lebih lanjut dengan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Saya tidak tahu detailnya di Meranti ini, tapi dari informasi yang didapat, kami ingin diskusi lebih dalam tentang kondisi di Meranti," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Syamsuar mengatakan prioritas pembangunan Provinsi Riau mengarah pada peningkatan perekonomian, penguatan infrastruktur, peningkatan SDM dan pelestarian lingkungan.

"Sementara itu, dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan kesejahteraan, maka fokus pembangunan kita meliputi kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan," terang Syamsuar.

Hadir dalam Musrenbang tersebut, Wakil Gubernur Riau H. Edi Natar Nasution, unsur Forkopimda Provinsi Riau, bupati/walikota se-Provinsi Riau, Ketua DPRD se-Provinsi Riau, dan Kepala Bappedalitbang se-Provinsi Riau.