Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mendatangi para pedagang barang bekas, baik pakaian maupun peralatan impor lainnya, guna menyosialisasikan pelarangan penjualan baju bekas impor oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini
"Pekanbaru akan ikut memberlakukan pelarangan perdagangan barang bekas, sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution di Pekanbaru, Selasa.
Kata Pomi, Pemko Pekanbaru berencana melakukan sosialisasi terhadap para pedagang pakaian bekas yang kini berjualan di pasar-pasar tradisional setempat.
"Kita segera menyampaikan kebijakan ini kepada para pedagang pakaian bekas lewat sosialisasi," paparnya.
Diakuinya dalam waktu dekat ini Pemko belum berencana menindak penjual pakaian bekas di kota ini.
"Sosialisasi nantinya bakal dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru menindaklanjuti arahan dari Presiden RI," tegasnya.
Mereka bakal melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat yang menjual pakaian bekas impor saat ini.
Apalagi di Kota Pekanbaru terdapat pasar yang menjual banyak pakaian bekas impor. Pemerintah nantinya mendorong para pedagang bisa menjual produk pakaian dari dalam negeri.
Indra menyampaikan bahwa penjualan pakaian bekas impor bakal terhenti ketika pasokan tidak masuk. Para pedagang nanti bisa beralih menjual pakaian dalam negeri.
"Jadi kita tidak serta merta menghapuskan, tapi bertahap. Kita dorong ke usaha penjualan pakaian jadi dalam negeri," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam impor pakaian bekas. Menurutnya, impor tersebut mengganggu industri dalam negeri.Ia karena itu memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan mengatasi masalah itu.
"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).
Berita Lainnya
Kejati Riau hentikan penyelidikan dugaan korupsi proyek payung elektrik Masjid Raya Annur
25 April 2024 23:27 WIB
Pemkab Siak minta hentikan penanaman akasia pada lahan bermasalah
03 April 2024 12:59 WIB
Diduga data salah input, Instiwati Ayus minta KPU hentikan real count
18 February 2024 13:46 WIB
Kemenkominfo secara resmi hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
17 February 2024 13:56 WIB
Jepang ikuti Amerika Serikat hentikan dana untuk badan pengungsi Palestina
29 January 2024 14:19 WIB
Inggris didesak segera hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
27 January 2024 15:32 WIB
Tim gabungan berhasil hentikan semburan api di lokasi sumur bor Pamekasan
19 January 2024 17:03 WIB
Amerika Serikat sambut positif langkah Israel hentikan operasi berintensitas tinggi
17 January 2024 14:58 WIB