Kementerian Investasi telah menerbitkan hampir 2,5 juta NIB hingga Oktober

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan hampir 2,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS) hingga Oktober 2022.

"Realisasi sampai dengan Oktober, sudah hampir 2,5 juta NIB. Target tahun ini 3 juta NIB (diterbitkan)," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai Pemberian NIB kepada pelaku UMK Perseorangan di Jakarta, Kamis.

Melalui sistem OSS berbasis risiko, lanjutnya, penerbitan NIB bagi UMKM kini begitu mudah, cepat, dan gratis. Kendati demikian ia mengakui memang masih ada kendala perizinan OSS bagi perusahaan dengan risiko besar.

"Kalau penerbitan NIB di OSS, untuk UMKM hampir tidak ada kendala. Yang perusahaan risiko besar, itu yang memang masih ada problem terkait dengan kami punya data RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), izin lokasi. Dan yang kedua menyangkut PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Dua itu saja, lainnya tidak ada isu," kata Bahlil.

Walaupun pemerintah sudah menyediakan upaya alternatif terkait kendala RDTR dan PBG itu, Bahlil menyebut perlahan sistem layanan perizinan usaha itu terus diperbaiki.

"Ya namanya aplikasi, dalam waktu setahun menggabungkan 79 undang-undang, peraturan menteri, itu nggak gampang bos. Tapi kita perlahan menuju perbaikan," katanya.

Bahlil menuturkan saat ini tingkat kemudahan investasi Indonesia pun terus membaik di antara negara ASEAN. Bahkan kini berada di bawah Singapura dengan hanya terpaut satu poin dalam laporan UNCTAD.

Hal itu dinilai merupakan dampak implementasi UU Cipta Kerja yang memberikan perubahan fundamental dan memberi ruang luas bagi dunia usaha.

"Tingkat kemudahan kita dibandingkan Singapura yang dikeluarkan datanya oleh UNCTAD, Indonesia di bawah Singapura 1 poin, Singapura 19 poin, Indonesia 18 poin. Artinya, sejak implementasi UU Cipta Kerja, perubahan-perubahan fundamental, dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha, semakin hari semakin baik," kata Bahlil Lahadalia.

Dalam kesempatan yang sama Menteri BUMN Erick Thohir menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas, termasuk dengan mendorong legalitas usaha UMKM melalui NIB.

Tidak hanya legalitas UMKM, Erick Thohir juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM di berbagai bidang, termasuk pendanaan.

"Bapak Presiden yang juga bekas Gubernur DKI menugaskan kami, bersama Pak Teten (Kemenkop UKM) untuk memberikan ruang sebesar-besarnya untuk UMKM. Tidak hanya surat izin seperti yang Pak Bahlil lakukan, tetapi pendanaan ke UMKM juga kita dorong," kata Erick Thohir.

Baca juga: Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Papua serahkan NIB pelaku UMK

Baca juga: Saat bagikan NIB, Presiden Jokowi kenang sulitnya untuk miliki izin usaha