Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim (PPKE), untuk menindaklanjuti arahan presiden tentang penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah dengan target nol persen pada tahun 2024.
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil menyampaikan saat ini tercatat ada 12 ribu kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 60 ribu jiwa termasuk ke dalam kemiskinan ekstrem di daerahnya. Untuk itu perlu kerjasama baik pemerintah, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa.
"Saya berharap kepala desa siap mendukung dalam memberikan data kemiskinan ekstrim di desa masing-masing," tegas Bupati melalui sambungan virtual di Aula Gedung Kantor Bupati, Rabu (12/10).
Ditambahkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar, untuk pendataan, setiap kepala desa harus bisa mendefinisikan kemiskinan ekstrim tersebut.
"Mari bekerjasama dan jaga kekompakan, saling bertanya, supaya program pemerintah bisa berjalan dengan baik," kata Wabup.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti Muhammad Sakinul Wadi, memaparkan dari 96 desa dan lima kelurahan di Kepulauan Meranti terdapat 33 desa yang merupakan lokasi penghapusan kemiskinan ekstrim.
Definisi miskin diukur dari penghasilan per kapita penduduk (satu orang dalam satu keluarga) sebesar 542 ribu sekian per bulannya atau 18 ribu sekian per harinya. Di dalam penduduk miskin ini juga terdapat penduduk miskin ekstrim yang penghasilannya jauh lebih rendah dibanding penduduk miskin.
"Untuk itu melalui diskusi ini, mari kita upayakan pelaksanaan program yang sudah diratifikasi dalam bentuk program strategis," harapnya.
Kurangi warga miskin ekstrim, Bupati Meranti minta kades paparkan data
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) di Aula Gedung Kantor Bupati, Selatpanjang, Rabu (12/10/2022). (ANTARA/Rahmat Santoso)
