Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri menegaskan manfaat belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dapat dirasakan bagi masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, hingga pangan.
"Kinerja pemerintah harus dapat ditunjukkan melalui belanja yang dirasakan rakyat,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Abidin mengatakan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga harus dapat memperlihatkan kemajuan kinerja dalam hal kemudahan urusan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, pangan, bantuan sosial, dan sebagainya.
Selain itu pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu seiring kontribusi lapangan usaha strategis terhadap perekonomian yang mencapai 75 persen sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan.
"Dalam menjalankan transformasi ekonomi K/L harus memiliki program dan target capaian yang terukur. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus bisa menyentuh permasalahan yang fundamental dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan,” kata Abidin.
Ia menambahkan harga komoditas ekspor pada 2023 diperkirakan masih cukup tinggi, sehingga pemerintah harus memanfaatkan peluang itu dengan mendorong ekspansi ekspor agar permintaan tidak bertumpu pada konsumsi domestik.
"Ekspansi ekspor harus memperhatikan nilai tambah sebagai wujud program hilirisasi,” tegasnya.
Terlebih lagi kontribusi ekspor yang semakin besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak dan mempertebal pundi-pundi devisa.
Abidin pun mengingatkan bahwa tekanan inflasi pada komponen volatile food menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi sehingga pemerintah harus menurunkan disparitas harga antardaerah.
Pemerintah juga harus memperkuat pembangunan kedaulatan pangan dengan kebijakan administered price, khususnya terhadap subsidi energi yang harus memperhatikan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah harus menyediakan perlindungan sosial yang cukup untuk menopang konsumsi rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Anggota Komisi XI DPR RI ingatkan soal inflasi tinggi pada APBN 2023
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani kembali tegaskan dukungan untuk IKN
Berita Lainnya
Erick Thohir ajak masyarakat doakan Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris
02 May 2024 17:02 WIB
Warga Malaysia ini masuk Indonesia secara ilegal, ini yang dilakukan Kemenkumham Riau
02 May 2024 16:58 WIB
BMKG sebut gelombang panas Asia tidak terdampak di Indonesia
02 May 2024 16:45 WIB
Mendag Zulkifli Hasan minta importir percepat suplai untuk tekan harga gula
02 May 2024 16:40 WIB
BPS catat inflasi pada Lebaran 2024 lebih rendah dari tahun-tahun lalu
02 May 2024 16:30 WIB
Program Kartu Prakerja raih penghargaan Wenhui Awards dari UNESCO
02 May 2024 16:15 WIB
Puan Maharani ajak dukung kemajuan ekosistem pendidikan pada Hardiknas 2024
02 May 2024 15:54 WIB
ADB dorong pemerintah di Asia dan Pasifik dukung kesejahteraan penduduk lanjut usia
02 May 2024 15:32 WIB