Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau Provinsi Riau membidangi ekonomi dan pendapatan menggelar rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang menjadi sorotan dewan dalam pertemuan itu, yakni soal deviden yang dihasilkan dan pengembangan unit usaha BUMD.
Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa salah satu BUMD milik Pemprov Riau, yakni PT Sarana Pembangunan Riau mendirikan anak usaha. Hal ini tentunya didorong, jika BUMD tersebut mampu untuk melakukan ekspansi bisnis didukung dengan sumber daya yang mumpuni untuk pengembangan bisnis.
"SPR memiliki anak perusahaan selagi punya sumber daya yang mumpuni tidak ada masalah. Saat ini SPR juga merambah ke sektor perkebunan HTI dan lainnya," ungkap Markarius.
Dikatakan dia, SPR bila menyentuh sektor perkebunan maka akan menjadi satu-satunya BUMD yang memiliki lini bisnis di bidang perkebunan.
Meski saat ini untuk neraca keuangannya belum menghasilkan karena masih dibiayai APBD. Namun, pihaknya tetap optimis sebab ketika SPR presentasimenunjukkan ada peluang untuk mendapatkan laba pada sektor perkebunan.
"Dalam proposal yang disampaikan ada peluang bisnis yang cukup bagus untuk ke depan. Sehingga ada deviden laba perusahaan lebih baik dan manfaatnya bagi Pemprov Riau," tuturnya.
Komisi III, kata dia, secara maraton mengevaluasi target capaian BUMD-BUMD di Riau. Diharapkan, perusahaan plat merah ini mampu mengoptimalkan keuntungan agar menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Mereka dituntut untuk memiliki gebrakan program sehingga peningkatan laba dapat dikejar dari tahun ke tahun. (Adv)
DPRD Riau dukung BUMD rambah sektor perkebunan
Usulan ijin Hutan Sosial (Hutsos) untuk dua kabupaten di Riau sudah disetujui. (ANTARA).
