Penjabat Presiden sementara Sri Lanka umumkan keadaan darurat

Kolombo (ANTARA) - Penjabat Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe telah mengumumkan keadaan darurat, menurut pernyataan resmi pemerintah setempat pada Minggu (17/7) malam.

Keadaan darurat itu ditetapkan ketika pemerintahan Wickremesinghe berusaha memadamkan kerusuhan sosial dan mengatasi krisis ekonomi yang mencengkeram Sri Lanka.

"Adalah bijaksana, untuk menyatakan demikian (keadaan darurat), demi kepentingan keamanan umum, perlindungan ketertiban umum dan tersedianya pasokan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat," kata pernyataan itu.

Presiden Sri Lanka yang terguling, Gotabaya Rajapaksa, sebelumnya mengatakan dia mengambil "semua langkah yang mungkin" untuk mencegah krisis ekonomi yang melanda negara pulau itu.

Dia melarikan diri ke luar negeri pekan lalu untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya.

Dia terbang ke Maladewa dan kemudian Singapura setelah ratusan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah turun ke jalan-jalan di Kolombo pekan lalu dan menduduki kediaman dan kantor resmi pemerintah.

Pengunduran dirinya diterima parlemen pada Jumat.

Parlemen Sri Lanka bertemu pada Sabtu untuk memulai proses pemilihan presiden baru, dan pada hari itu, pengiriman bahan bakar tiba untuk membantu meredakan krisis di negara itu.

Wickremesinghe, yang merupakan sekutu Rajapaksa, adalah salah satu kandidat utama presiden.

Namun, para pengunjuk rasa juga ingin agar Wickremesinghe angkat kaki dari pemerintahan Sri Lanka.

Situasi itu bisa menyebabkan kerusuhan berlanjut jika dia terpilih sebagai presiden baru.

Baca juga: Melalui surat dari Singapura, presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa nyatakan mundur

Baca juga: Pengamat: Krisis yang terjadi di Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi Indonesia

Sumber: Reuters