F-PKB: Usut jaringan mafia minyak goreng hingga ke akar-akarnya

Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PKB DPRD Riau Sugianto meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan mafia minyak goreng hingga ke akar-akarnya.

"Kita mengapresiasi Kejaksaan Agung karena sudah mengungkap kasus ini. Jangan sampai mandeg di sini saja. Saya yakin selain empat tersangka ini, masih ada yang lainnya. Harus disikat mafia ini semuanya, hingga ke akar-akarnya," kata Sugianto di Pekanbaru, Jumat.

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dan langsung ditahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Keempat tersangka itu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Indrashari Wisnu Wardhana, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Baca juga: Ini empat pejabat tersangka terlibat kelangkaan minyak goreng

Jauh sebelum kasus ini muncul, Sugianto sudah menduga bahwa salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng karena adanya aktivitas ekspor yang dilakukan mafia besar.

"Saya juga sudah sering sampaikan ke media. Jangan-jangan ini disalahgunakan. Diselundupkan keluar negeri, karena memang rawan. Ternyata benar kan," kata dia.

Dia meminta agar kasus ini menjadi atensi khusus aparat penegak hukum. Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan agar seluruh sindikat kasus ini diungkap.

Tak hanya itu, Sugianto meminta pemerintah mencabut izin ekspor perusahaanyang terbukti melanggar aturan Domestic Market Obligation (DMO).

"Untuk tiga perusahaan ini, pemerintah harus tegas. Diblokir seluruh perizinannya terkait ekspor. Sudah jelas tidak memenuhi syarat perizinannya tapi masih saja dilegalkan. Ini membuat kita berasumsi bahwa perizinannya dari hasil sogokan," kata Anggota DPRD Riau itu.

Ketika disinggung adanya potensi pemain daerah terlibat dalam kelangkaan minyak goreng. Sugianto menyebutkan sangat berpotensi."Bisa saja ada keterlibatan instansi di daerah terkait rekomendasi. Bukan hanya di pusat saja. Kalau ada kejar siapa yang memberikan rekomendasi. Cari buktinya. Kita sikat ke akar-akarnya," tegas Sigianto.