Wantimpres beri Wapres Ma'ruf Amin tiga masukan terkait kebijakan Pemerintah

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,watimpres

Wantimpres beri Wapres Ma'ruf Amin tiga masukan terkait kebijakan Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Wapres Jakarta, Selasa (18/1/2022). (ANTARA/HO-Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan tiga masukan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait kebijakan Pemerintah di bidang Ibu Kota Negara (IKN), penanganan COVID-19, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wapres (Setwapres), Rabu, Ketua Wantimpres Wiranto bersama empat anggota lain menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Selasa (18/1).

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara, penanganan COVID-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata Wiranto di Jakarta.

Baca juga: Gubernur Jatim pastikan hunian sementara Semeru siap ditempati saat Lebaran

Terkait proses perpindahan IKN, Wiranto berharap Pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari tanggapan negatif.

"Mungkin perlu disosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama maupun pasca-persidangan," tambahnya.

Terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, anggota Wantimpres sedang memperhatikan langkah pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin harap industri produk halal dapat berkembang di Madura

Wiranto mengatakan masih ada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan usaha, karena terkendala regulasi dan proses birokrasi rumit.

Sementara itu, terkait pembangunan SDM, Wiranto meminta Pemerintah menangani dengan baik dalam upaya menghadapi bonus demografi di Indonesia. Apabila penanganan terkait SDM kurang berjalan dengan lancar, tambahnya, maka bonus demografi dapat menambah beban perekonomian Indonesia.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian Pemerintah supaya tidak meleset," ujarnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin ingatkan jangan kita menjadi "bangsa tong kosong nyaring bunyinya"