Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyebutkan produksi pangan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan nasional berdampak pada penurunan jumlah impor pangan selama 2021.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan stok beras nasional sampai dengan minggu ketiga Agustus 2021 sebanyak 7,60 juta ton, yang tersebar di penggilingan 1,52 juta ton, pedagang 708 ribu ton, Bulog 1,16 juta ton, dan lainnya.
Baca juga: Filipina telah menyetujui penggunaan komersial beras rekayasa genetika
Sementara itu, kinerja ekspor pertanian periode Januari – Juli 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami pertumbuhan positif, yakni 8,72 persen (YoY). Dengan total ekspor secara keseluruhan dari Januari hingga Juli 2021 mencapai 2,24 miliar dollar AS.
Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Juli 2021 mencapai 15,11 miliar dolar AS atau turun 12,22 persen jika dibandingkan Juni 2021. Secara spesifik, impor produk nonmigas pada Juli 2021 yang mencapai 13,33 miliar dolar AS, juga turun sebesar 10,67 persen jika dibandingkan Juni 2021.
Baca juga: Waka DPRD Riau ingatkan penyaluran beras PPKM harus tepat sasaran
Kuntoro Boga mengatakan bahwa tugas dan fungsi Kementan selama ini fokus menangani produktivitas dan budidaya. Sementara terkait harga dan stabilisasi pangan ditangani bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Namun di samping itu, Kementan juga mendorong hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah bagi petani.
"Kita sudah memenuhi target, dimana produksi beras kita selama kurang lebih 2 tahun terakhir dalam kondisi cukup dan terkendali. Bahkan kita bisa menjaga ketersediaan 11 bahan pokok untuk kebutuhan 270 juta masyarakat Indonesia" ujarnya.
Baca juga: Riau mampu produksi 139.130 ton beras per tahun
Namun terdapat beberapa masalah distribusi pangan yang terjadi saat ini seperti infrastruktur pemasaran dan logistik, di mana produk pertanian bersifat mudah rusak sehingga perlu penanganan khusus. Diperlukan banyak sentuhan berbagai pihak dalam memperbaiki infrastruktur, informasi pasar dan distribusi produk pertanian, selain pemanfaatan teknologi pascapanen.
"Masalah ini sebenarnya butuh dukungan juga dari kementerian dan instansi lain, juga dukungan dari Pemda dan stakehoder yang ada," katanya.
