Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau terkait penyaluran bantuan beras saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual di Balai Serindit Aula Gubernuran, Senin.
Dari Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigjen Pol Tabana Bangun, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau.
Serta dihadiri oleh Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nogroho, menyampaikan beberapa hal terkait penyaluran beras saat pemberlakuan PPKM.
"Pertama kami ingin pemerintah memastikan penyaluran beras ini benar-benar sampai ke orang yang tepat. Mengingat data kita, baik di kota maupun provinsi sering tidak sinkron. Mungkin untuk data bisa menggunakan Babinsa dan Babinkamtibmas," ujarnya.
Baca juga: Gubri blusukan bagikan beras PPKM di Cinta Raja
Agung juga menyarankan untuk membentuk pasar murah. Untuk mencegah kerumunan masyarakat, pasar murah bisa menggunakan mobil keliling.
"Kami sarankan, agar pemprov dan pemko membentuk pasar murah dengan menggunakan mobil keliling. Ini bisa lebih efisien untuk mencegah kerumunan," ucapnya.
Dia juga menyarankan agar instansi membuka pusat donasi yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19.
"Kemudian, saya sarankan untuk membuka donasi antar instansi. Mungkin setiap pegawai diminta untuk menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat terdampak. Kami dari DPRD Provinsi Riau siap memulai menyisihkan gaji. Hasilnya bisa kita salurkan dalam bentuk uang tunai, kepada pelaku UMKM," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar mengatakan bahwa bantuan beras PPKM merupakan program nasional dari Presiden RI dan sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2021. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengeluaran masyarakat selama masa pandemiCOVID-19.
Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan jumlah beras yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan cadangan beras yang disimpan digudang Bulog sebanyak 200 ton dan untuk kabupaten/kota sebanyak 100 ton. (adv)
Baca juga: Pejabat diminta sisihkan gaji bantu warga terdampak pandemi
Waka DPRD Riau ingatkan penyaluran beras PPKM harus tepat sasaran
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho saat menghadiri rapat membahas penyaluran bantuan beras PPKM dari pemerintah pusat, Senin (ANTARA/Diana S)
