Istanbul (ANTARA) - Arab Saudi, Sabtu (28/9) memperingatkan bahwa kegagalan komunitas internasional membendung genosida Israel di Jalur Gaza mengancam stabilitas regional dan global. Riyadh mendesak adanya tindakan tegas untuk menghentikan konflik dan mendukung terbentuknya negara Palestina.
“Ketiadaan langkah komunitas internasional dalam menahan agresi Israel di Gaza akan berkontribusi pada ketidakstabilan keamanan dan stabilitas di kawasan maupun dunia,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York.
Baca juga: Israel Kepung RS Al-Helou, Rumah Sakit Gaza Kolaps
Ia meminta PBB memainkan peran lebih kuat dalam penyelesaian konflik, dengan menegaskan bahwa badan dunia itu harus lebih efektif dalam mengurangi konflik dan krisis.
Faisal menekankan pentingnya menghentikan agresi, menjamin penyaluran bantuan ke warga Gaza, melindungi warga sipil, serta membuka jalur kemanusiaan.
Sejak 2 Maret, Israel menutup penuh semua jalur masuk ke Gaza dan menghalangi konvoi makanan serta bantuan, yang memperburuk kondisi kelaparan di wilayah tersebut.
Hanya sedikit pasokan yang sesekali diizinkan masuk, sementara banyak yang dijarah kelompok bersenjata yang dituduh otoritas Gaza dilindungi Israel.
Militer Israel telah menewaskan hampir 66.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak awal Oktober 2023. Serangan tanpa henti membuat Gaza tidak layak huni, menimbulkan kelaparan, serta menyebarkan penyakit.
Faisal mendesak semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan mendukung upaya menuju solusi dua negara.
Seruan itu muncul sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan terhadap Palestina, sehingga jumlah negara yang mendukung bertambah menjadi 159 dari 193 anggota PBB sejak Yasser Arafat memproklamasikan negara Palestina di Aljir pada 1988.
Suriah
Mengenai Suriah, Faisal memuji langkah pemerintah Suriah dalam memperkuat keamanan dan stabilitas, serta menolak serangan Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.
Pemerintah Suriah semakin gencar menjaga keamanan sejak rezim Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.
Diplomat senior Saudi itu juga menegaskan dukungan negaranya bagi Lebanon, termasuk upaya pemerintah melaksanakan Kesepakatan Taif 1989 dan memastikan semua senjata berada di bawah kendali negara.
Faisal menyerukan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon dan menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan Lebanon.
Awal bulan ini, pemerintah Lebanon menyetujui rencana militer untuk memusatkan semua senjata di bawah kendali negara. Kabinet pada 5 Agustus secara resmi mengadopsi kebijakan tersebut, yang juga mencakup persenjataan Hizbullah, dan menugaskan militer untuk merancang serta melaksanakan rencana itu pada akhir 2025.
Gencatan senjata dicapai pada November 2024 setelah setahun terjadi serangan lintas batas antara Hizbullah dan Israel yang dimulai pada Oktober 2023.
Konflik meningkat menjadi serangan besar-besaran Israel pada September 2024, menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 lainnya.
Baca juga: PBB: Israel Hantam Gaza Setiap 8-9 Menit Lewat Serangan Udara
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik seluruh pasukan dari Lebanon selatan pada Januari 2025. Namun, hingga kini Israel baru menarik sebagian pasukannya dan masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
Sumber: Anadolu
