Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengakui capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diraih pada tahun yang berat.
"WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Baca juga: Presiden Joko Widodo harapkan herd immunity sektor jasa keuangan tercapai pada Agustus
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 dari Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Agung Firman Sampurna.
Dalam LHP LKPP 2020 itu disebutkan 2 kementerian dan lembaga mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sehingga pemerintah pusat secara keseluruhan mendapat predikat WTP.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tambah Presiden.
Karena itu, menurut Presiden Jokowi, pemerintah akan akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.
"Sejak pandemi muncul di tahun 2020 kita telah melakukan langkah-langkah 'extraordinary' termasuk dengan perubahan APBN kita, 'refoccusing' dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama 3 tahun," ungkap Presiden.
Pelebaran defisit tersebut, menurut Presiden, harus dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.
"Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan 'sharing the pain', menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti 'burden sharing' yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia," ungkap Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.
"Karena itu saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas, dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu," tambah Presiden.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Berita Lainnya
28 pesawat tiga matra TNI siap lakukan atraksi udara HUT RI di Kota Nusantara
23 April 2024 16:47 WIB
Kemlu imbau WNI di Taiwan agar tetap waspada gempa susulan
23 April 2024 16:35 WIB
Pemerintah adopsi inisiatif global tentang perlindungan anak di ruang digital
23 April 2024 15:50 WIB
PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
23 April 2024 15:37 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi program The Power of Emak-Emak
23 April 2024 15:18 WIB
Tim kreator "Persona 5" umumkan akan rilis gim RPG baru pada 11 Oktober 2024
23 April 2024 15:02 WIB
Pemprov DKI catat seribu lebih pendatang baru tiba di Jakarta usai arus balik
23 April 2024 14:52 WIB
Bangun ekonomi lokal, Presiden Jokowi ingin ada pasar baru di Mamasa Sulbar
23 April 2024 14:40 WIB