Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Provinsi Riau mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi perkebunan, karena dapat menjadi salah satu usaha yang paling berpotensi di Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Kamis, mendorong BUMD di daerah berjuluk "bumi lancang kuning" itu untuk melakukan inovasi. Pemprov Riau diminta belajar dari provinsi tetangga, Sumatera Utara.
"Kita contoh BUMD Sumut dengan peraturan baru, mereka tidak menambah modal. Dia membuat inovasi. Sehingga bisa surplus," ucap Husaimi.
Dia melanjutkan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Sumut untuk melihat langsung BUMD yang ada disana. Darisana, Politisi PPP ini meyakini Riau bisa membentuk sebuah BUMD seperti perkebunan dan memberi pemasukan bagi daerah.
Dengan harapan, nantinya akan ada badan usaha milik daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan yang mumpuni untuk pemasukan daerah. Ia pun meminta agar stake holder terkait untuk mau belajar ke daerah lain.
Menurutnya, inovasi yang dibuat oleh PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Dimana dengan modal minim, PT PSU bisa menghasilkan pendapatan yang lebih, yakni dengan cara mengolah hasil perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
"Direktur PT PSU dinilai sukses mengolah perkebunan cabe jagung dan juga ada peternakan kambing. Hal ini patut dicontoh oleh BUMD Riau yang saat ini yang masih memiliki pola pikir lama dan hanya bergantung pada APBD," ucapnya.
DPRD Riau mengimbau Gubernur agar memiliki terobosan baru dalam pengelolaan BUMD.
Husaimi melanjutkan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan secara maraton agar hal tersebut bisa tercapai.
Bahkan, sejak beberapa waktu lalu komisi III DPRD Riau telah memanggil sejumlah instansi terkait.
Mulai dari instansi yang berwenang yang berada di lingkungan Pemprov Riau hingga seluruh BUMD yang ada. Selanjutnya, ia meminta pemprov bersama BUMD yang ada membuat sebuah inovasi seperti PT PSU yang ada di Sumut.
"Bisa menyerap tenaga kerja pastinya. Kemudian bisa menguntungkan petani yang ada di Riau. Kami akan terus mengawal ini agar bisa terwujud," tambahnya.
Baca juga: Perda Kesehatan disahkan, ada sanksi cabut izin usaha jika langgar prokes COVID-19
Baca juga: DPRD Riau belum terima usulan pergantian pimpinan dewan dari Golkar dan PDI-P
Baca juga: Pansus DPRD Riau bahas Ranperda penyelenggaraan investasi secara maraton
Usulkan BUMD Perkebunan, DPRD Riau minta pemprov belajar dari Sumut
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi. (ANTARA/Diana Syafni)
