Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun penerapan era Normal Baru untuk mencari penyebab masih terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah.
"Pemerintah dan Tim Gugus Tugas COVID-19 selain terus melakukan tes COVID-19 secara masif, juga tetap menyampaikan informasi bahwa Normal Baru bukan berarti pandemi COVID-19 sudah pulih sehingga diharapkan pengertian masyarakat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: 200 siswa Secapa AD Bandung telah terpapar COVID-19
Hal itu dikatakannya terkait jumlah pasien baru COVID-19 di sejumlah daerah yang terus meningkat semenjak pemerintah menerapkan kebijakan tatanan normal baru. Tidak hanya di DKI Jakarta dan Jawa Timur, lonjakan jumlah kasus juga terjadi di Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemda harus terus menggencarkan sosialisasi bahaya COVID-19 kepada masyarakat, serta bagaimana cara pencegahan tertular virus tersebut melalui media siber, siaran maupun media daring.
"Sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19 dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam beraktivitas," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat untuk terus, berkomitmen dalam berupaya menekan meningkatnya penyebaran COVID-19 di masa Normal Baru.
Baca juga: Gugus Tugas Kepri bantah isu adanya bisnis rapid test
Baca juga: Rapid test massal Senapelan jaring dua warga reaktif
Pewarta: Imam Budilaksono
Ketua MPR minta Pemda evaluasi pelaksanaan PSBB dan Normal Baru
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (HO-Dok Humas MPR RI)
